Buserindonews.com
BEKASI, Buser Indonesia – Program bantuan sosial (bansos) pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terus menjadi tumpuan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Memasuki Tahap 3 Tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan bansos untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, Kamis (21/8/2025).
Namun, distribusi bansos tersebut kembali tercoreng oleh dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum perangkat desa di Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Hal ini terungkap dari pengakuan salah satu warga setempat yang mengaku dimintai sejumlah uang untuk penebusan beras.
“Saya dimintai uang lima ribu rupiah oleh oknum perangkat desa untuk per karung beras. Karena saya dapat dua karung, jadi saya membayar sepuluh ribu rupiah,” ungkap warga Desa Pantai Hurip.
Ketika dimintai tanggapan, Kasi PMD Kecamatan Babelan, Samsu Rijal, mengaku tidak mengetahui adanya praktik pungutan tersebut. Padahal, sesuai tugas pokoknya, Kasi PMD Kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Lah saya mah kaga tahu menahu program BPNT, tanya saja sama SM atau RF itu mah,” ujar Samsu Rijal, Rabu (20/8/2025).
Menanggapi dugaan pungli tersebut, Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara, Nursin, menyayangkan adanya praktik pungutan kepada warga penerima bansos yang notabene merupakan masyarakat miskin.
“Memang nominalnya tidak besar, tapi yang namanya bansos pemerintah itu gratis alias tidak ada pungutan apapun. Kalau sudah memungut, itu namanya pungli,” tegas Nursin.
Kasus dugaan pungli ini menjadi perhatian serius, mengingat bansos seharusnya sepenuhnya diterima masyarakat tanpa potongan apapun. Aparat terkait diharapkan segera menindaklanjuti agar praktik serupa tidak terulang di kemudian hari. (Boby/red)
