KOTAWARINGIN BARAT ||buserindonews.com – Kualitas pembangunan sarana olahraga penunjang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menjadi sorotan. Lantai beton proyek pembangunan menara panjat tebing di Kecamatan Arut Selatan dilaporkan mengalami keretakan memanjang di sejumlah titik, padahal bangunan tersebut baru saja selesai dikerjakan.
Temuan tersebut menambah daftar fasilitas olahraga yang menuai kritik menjelang pelaksanaan Porprov Kalteng 2026. Pada November mendatang, Kobar dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut.
Sebelumnya, persoalan serupa mencuat pada pembangunan venue skateboard dan venue panahan. Bahkan, rehabilitasi gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) turut menjadi perhatian. Keretakan pada sejumlah bagian fisik bangunan yang baru dikerjakan menimbulkan pertanyaan publik mengenai mutu konstruksi, pengawasan pekerjaan, serta tanggung jawab pelaksana proyek.
Padahal, proyek-proyek penunjang Porprov tersebut menggunakan anggaran daerah dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menuntut transparansi dan pengawasan ketat agar fasilitas yang dibangun benar-benar memenuhi standar teknis dan kualitas sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat, Suryadi, S.T., M.T., telah memberikan klarifikasi terkait keretakan pada sejumlah venue olahraga.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Suryadi menyebut keretakan pada venue skateboard dipengaruhi oleh aktivitas warga yang menggunakan area tersebut untuk bersepeda. Sementara itu, keretakan pada venue panahan dikaitkan dengan cuaca panas ekstrem selama musim kemarau serta getaran alat berat yang melintas tidak jauh dari lokasi bangunan.
Namun, munculnya keretakan pada lantai menara panjat tebing kembali memunculkan pertanyaan: apakah kondisi tersebut semata-mata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, atau perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap mutu material dan pelaksanaan konstruksi?
Publik berharap Dinas PUPR Kobar segera melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh, membuka hasil evaluasi pekerjaan, serta memastikan kontraktor bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak.
Jangan sampai fasilitas olahraga yang dibangun menggunakan uang rakyat justru menyisakan persoalan kualitas sebelum benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan atlet dan masyarakat.
( Juma)
