Sumedang ||BI Upaya memutus mata rantai peredaran obat-obatan yang disalahgunakan tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan terhadap para pengguna maupun pengedar di tingkat bawah. Penelusuran sumber pasokan, jalur distribusi, hingga dugaan kebocoran obat dari hulu ke hilir harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam silaturahmi Forum Media Sumedang Timur (FMST) bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya, S.H., M.H., Kamis (19/11/2026)
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal FMST, M. A. Rahmat Setiawan, bersama Tim Investigasi FMST, Nur Rahman Sidik, membahas sejumlah persoalan aktual terkait penyalahgunaan obat-obatan, dinamika penegakan hukum, serta pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah peredaran obat-obatan seperti Tramadol, Hexymer, dan Dextromethorphan yang disalahgunakan di luar peruntukannya.
FMST menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pihak-pihak yang ditemukan menguasai atau mengedarkan obat di lapangan. Aparat perlu mengembangkan penelusuran terhadap sumber distribusi dan kemungkinan adanya kebocoran dalam rantai pasokan.
Jangan Hanya Menyasar Hilir, Hulu Distribusi Harus Ditelusuri
Dalam perspektif kontrol sosial, penindakan terhadap pelaku di tingkat bawah memang penting. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah dari mana obat-obatan tersebut diperoleh, bagaimana jalur distribusinya, serta apakah terdapat celah pengawasan yang memungkinkan obat-obatan itu beredar secara tidak semestinya.
Jika persoalan hanya diselesaikan dengan menangkap pelaku yang berada di ujung rantai distribusi, sementara sumber pasokan tidak tersentuh, maka potensi peredaran serupa akan terus berulang.
Karena itu, FMST mendorong agar upaya penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Prosedur Penegakan Hukum Jangan Sampai Menimbulkan Kebingungan
Selain persoalan peredaran obat, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah keluhan masyarakat terkait prosedur penanganan perkara, mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga munculnya pertanyaan mengenai kewajiban pembayaran atau jaminan tertentu.
FMST berpandangan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui status hukum seseorang, alasan tindakan kepolisian, serta mekanisme penyelesaian perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan ruang ketidakjelasan yang berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan prosedur, hal tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan resmi. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa proses hukum memiliki tahapan dan ketentuan yang wajib dihormati.
Penindakan Harus Berjalan Bersama Edukasi
Dalam diskusi tersebut, turut dibahas pentingnya pendekatan preemtif dan preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Perubahan pola penyalahgunaan obat dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa tantangan aparat dan masyarakat juga semakin kompleks. Pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, persoalan ekonomi, hingga penggunaan media sosial menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
FMST menilai, edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat, perbedaan kategori obat, serta konsekuensi hukum harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Pemberitaan media juga diharapkan tidak hanya menampilkan penangkapan dan pengungkapan kasus, tetapi turut memberikan pemahaman mengenai pencegahan dan solusi.
Pers dan Kepolisian: Berbeda Peran, Satu Kepentingan Melindungi Masyarakat
Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara insan pers dan kepolisian dalam membangun hubungan yang konstruktif.
FMST menegaskan bahwa independensi pers dan fungsi kontrol sosial tetap harus dijaga. Pers bukan alat pembenaran institusi, tetapi juga bukan pihak yang harus selalu berseberangan dengan aparat.
Ketika terdapat persoalan, pers berkewajiban mengkritisi berdasarkan fakta. Ketika terdapat prestasi dan keberhasilan, pers juga memiliki tanggung jawab menyampaikannya kepada publik.
Kritik bukan bentuk permusuhan, sebagaimana pemberitaan positif bukan berarti menghilangkan independensi.
Bagi FMST, keterbukaan informasi, komunikasi yang sehat, serta kesediaan melakukan evaluasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Jangan Biarkan Peredaran Obat Merusak Generasi Muda
Pada akhirnya, persoalan penyalahgunaan obat-obatan bukan semata-mata persoalan kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.
Penindakan harus tegas, prosedur harus transparan, distribusi harus diawasi, dan edukasi harus diperluas.
FMST berharap komunikasi dan silaturahmi dengan Humas Polres Sumedang dapat menjadi awal penguatan kolaborasi yang sehat tanpa mengurangi independensi pers.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang diamankan, tetapi juga dari seberapa jauh mata rantai peredaran dapat diputus, masyarakat terlindungi, dan generasi muda terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan.ika
















