Lebak Banten || Buserindonews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tambahan belanja pemerintah pusat mulai tahun 2011 sebesar Rp 6,3 triliun. Sehingga total belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.944 triliun. Salah satu penyebab naiknya jumlah belanja tersebut adalah karena ada realokasi anggaran dari transfer daerah ke belanja kementerian lembaga (KL) sebesar Rp 800 miliar.
Jaminan persalinan ( JAMPERSAL ) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
Tujuan program ini adalah menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Tapi dengan adanya program pemerintah pusat jaminan Persalinan( JAMPERSAL ) masih ada juga, oknum puskesmas yang diduga memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya yang terjadi di puskesmas di wilayah Kecamatan Soban Kabupaten Lebak Banten, diduga Oknum kepala puskesmas Tidak merealisasikan anggaran jaminan Persalinan ( JAMPERSAL )
Menurut nara sumber yang tidak mau disebutkan kepada media, bahwa anggaran dana jaminan persalinan (jampersal) Dan alkes di Puskesmas sobang dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 tidak ada realisasinya, padahal dana untuk jampersal sendiri sangat fantastis dan besar mencapai jutaan rupiah, pemerintah memberikan dana tersebut untuk menangani masyarakat yang melahirkan melalui bidan-bidan desa.
Lanjut, kami masyarakat mengeluh untuk membayar persalinan dengan nominal sangat besar mencapai 1,500,000-; biaya persalinan di Kecamatan Sobang Lebak Banten ,dengan harga yang sudah di tentukan begitu besar.
Padahal jika melihat aturan pemerintah untuk biaya persalinan itu gratis bagi yang tidak mampu karena ada jaminan biaya persalinan ( JAMPERSAL ) dari pemerintah seharusnya tidak boleh terlalu di babankan bagi yang kurang mampu.,” Ujarnya.
Ketika di konfirmasi oleh awak Media salah satu bidan yang engan di sebut namanya, kami dari pihak puskesmas tidak mendapatkan jampersal “ungkapnya
Ketika di konpirmasi melalui telpon seluler YS selaku kepala puskesmas Sobang ia mengakui bahwa dana jaminan persalinan ( JAMPER ) dan alkes benar tidak direalisasikan, sesudah mengakui telponnya putus. ( Iman / Kontributor Banten )