Prabumulih || buserindonews.com – Masyarakat prabumulih yang tergabung dalam Aspirasi Masyarakat Prabumulih (AMP), mendatangi kantor DPRD Kota Prabumulih pada hari rabu 10/08/2022
guna untuk mempertanyakan fenomena gagalnya sampai 4 (empat) kali Rapat Paripurna DPRD agenda pembahasan laporan pertanggung jawaban anggaran tahun 2021.
Kehadiran AMP yang diwakili langsung oleh Ariantono selaku ketua AMP dan Pebrianto sekretaris AMP bertemu langsung dengan ketua DPRD sutarno SE Kota Prabumulih.
“Kita mempertanyakan kenapa sampai bisa terjadi gagal sampai 4 x paripurna tersebut, lembaga DPRD merupakan lembaga politik sehingga produk dan kondisi yg dihasilkan juga berkaitan dengan politik yg ada di prabumulih. Disamping itu juga buruknya citra DPRD Prabumulih karena kondisi yg tercipta ini” ungkap Ariantono dalam pertemuan tersebut.
Secara kelembagaan, pimpinan DPRD prabumulih telah melaksanakann tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat banmus untuk menjadwalkan rapat paripurna tersebut. Namun karena dinamika yg ada atas berbagai kondisi sehingga paripurna tersebut harus batal karena tidak quarum.
“Tidak ada aturan yg dilanggar atas ketidak hadiran anggota DPRD sehingga tidak quarum, karena quarum dan tidak quarum merupakan bagian dari tata tertib persidangan” ungkap Ahmad Palo yang dibenarkan juga oleh Ir. Dipe Anom.
Menanggapi permasalahan paripurna tersebut dan jawaban dari pimpinan dprd atas pertanyaan kami dari AMP, kami secara tegas meminta kepada DPRD Prabumulih untuk segera membuat pernyataan sikap politik yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota dprd prabumulih. Ini salah satu yang kami tekankan pada pertemuan tersebut, ungkap Pebrianto selaku sekretaris AMP.
Kami minta waktu untuk mengkomunikasikan pernyataan sikap politik tersebut kepada para anggota DPRD yang lain, sangat kami apresiasi kritik dan masukan dari rekan AMP. Segera akan kami informasikan perihal tersebut, jawab Sutarno, SE Ketua Dprd prabumulih menanggapi saran dari AMP.
Citra lembaga DPRD yg harus kita jaga dan perbaiki bersama, kita khawatir karena apabila para anggota DPRD yang tidak hadir pada paripurna tersebut dapat memberikan efek turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap DPRD Prabumulih. Sehingga menyebabkan tingkat partisipasi pemilih nantinya pada saat pileg menurun karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Belum masalah opini yang berkembang mengenai _”jatah proyek”_ di tengah masyarakat yg sampai detik ini tidak ada klarifikasi dari DPRD Prabumulih, menambah catatan buruk terhadap lembaga DPRD.
Permasalahan ini akan kami kawal terus dengan memberikan saran, kritik dan masukan kepada DPRD Prabumulih, bahkan apabila DPRD masih terkesan membiarkan dimana kondisi opini negatif terus berkembang liar ditengah masyarakat akibat dari fenomena gagal paripurna ini sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat, kami siap untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat Prabumulih menuntut tanggung jawab dari para pimpinan dan anggota DPRD Prabumulih. Tutup Ariantono dalam pertemuan tersebut.
reporter (AHMAD JHONI)
