Purwakarta || BI – Buser Indonesia Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggelontorkan dana anggaran yang begitu besar untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan demi tercapai nya tujuan Pendidikan itu sendiri.
Hal ini patut disoroti jikalau ada salahsatu bangunan sarana dan prasarana sekolah pendidikan yang dibangun ditemukan adanya ketidaksesuaian.
Namun itulah faktanya kadang sangat disayangkan masih ada saja ulah oknum-oknum yang masih berani mempermainkan anggaran tersebut kuat dugaan untuk kepentingan pribadi.
Salah satu temuan ini yang diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran sebuah proyek rehabilitasi ruang kelas yang terdapat di SMAN 2 Purwakarta Kan. Purwakarta dengan status swakelola.
Sebagaimana informasi yang dihimpun oleh media bahwa pembangunan rehab ruang kelas SMAN 2 Purwakarta tersebut menggunakan Semen Rajawali dan Semen tersebut itu tidak termasuk kategori untuk membangun sekolah atau tidak sesuai dengan juknis yang sudah di tetapkan pemerintah ( tercantum dalam RAB )
Emma Sukmasih yang selaku Kepala sekolah SMAN 2 Purwakarta yang kebetulan waktu itu sedang tidak ada di sekolah, katanya lagi dinas luar
Saat di mintai keterangan Via whatsapp, Katanya ” Di Dalam RAB tidak di tuliskan merk, insya Allah kami berikan yang terbaik kalau untuk tembok dan coran atap menggunakan jaya mic”
Masih menurut Emma, Kenapa harus dipublikasikan, kalau pun akan di publikasikan silahkan, “Kami juga akan lapor Ke CADIN Dan Dinas Provinsi “Terang emma
Lanjut, Pak Ayi yang selaku Kepala CADIN Wilayah IV saat di konfirmasi Via WhatsApp Menambahkan “Silahkan saja laporkan ke dinas provinsi bagian sarpras pengelola anggaran nanti oleh KCD akan di konfirmasi langsung ke sekolah tersebut ” Terangnya, rabu, 10/08/2022.
Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terutama Bagian Sarpras Bidang pengelolaan anggaran segera Kroscek langsung bangunan tersebut di duga bangunan tersebut menyalahi aturan.
Kami bagian dari sosial’ control, meminta agar setiap anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, agar digunakan sebagaimana mestinya, baik dari transparasi, dan akuntabilitasnya, agar hal ini tidak timbul permasalahan.
( Saepul B/Muklis H )
