Majalengka || buserindonews.com – Sekelompok Mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Nusantara Wilayah 3 dan Aliansi Mahasiswa Majalengka Menggelar Mimbar Bebas Dengan Tema ” Menolak Keputusan Mahkamah Konstitusi Dan Evaluasi 9 Tahun Rezim Presiden Jokowi ”
“ Titik aksi kita pusatkan di Pujasera gedung Creative Center Majalengka, pada pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai, namun dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat disekitaran daerah tersebut” Pungkasnya Kordinator Wilayah Dimas Iqbal Royan Firdaus, Jumat (20/10/2023)
Aksi menggelar mimbar bebas ini merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai dapat melanggengkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“ Sebagaimana telah diketahui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertepatan dengan momentum masa jabatan Presiden Jokowi selama 9 Tahun. Kordinator Wilayah 3 BEM Nusantara berpendapat bahwa Presiden Jokowi telah telah mengkhianati nilai nilai Reformasi.
Dengan bukti beberapa kali sudah turun aksi dimasa jabatan Presiden Jokowi yang memang tidak responsive terhadap gerakan Mahasiswa. ” Pungkasnya, Kordinator Wilayah 3 Dimas Iqbal Royan Firdaus, Jumat (20/10/2023)
Adapun beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh BEM Nusantara Wilayah 3 dan Aliansi Mahasiswa Majalengka, sebagai berikut :
1. Menolak dengan tegas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena telah menggangu rasionalitas publik; inskonsisten secara prinsipil pada putusan-putusan sebelumnya; dan cenderung kental dengan konflik kepentingan keluarga presiden Jokowi.
2. Menuntut ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman agar segera dicabut dari jabatannya, karena menurut kami tidak lagi dapat dianggap bijaksana dan adil sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Aliansi BEMNUS JABAR akan melaksanakan aksi untuk menolak putusan MK di 4 Kota/ Kabupaten yang tersebar di Provinsi Jawa Barat; Bandung, Sukabumi, Majalengka dan Tasikmalaya, bersamaan dengan aksi evaluasi 9 tahun presiden Jokowi pada hari Jum’at, 20 Oktober 2023.
4. Seluruh stakeholder penentu kebijakan agar lebih berhati-hati dalam menentukan dan mengambil keputusan sehingga dapat menjaga nilai demokrasi dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi berkembangnya politik dinasti.
