Tanah Bumbu KALSEL || buserindonews.com, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adakan Rakoor mengenai
agenda penting penyampaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2023.
Rakoor tersebut diPimpin langsung Said Ismail Kholil Alaydrus, yang dihadiri oleh 21 anggota DPRD. Selasa (01/08/2023)
Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Mukhlis, mewakili Bupati tanah bumbu Zairullah Azhar, menyampaikan pertimbangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA),” ujarnya.
Perubahan anggaran tersebut didasari oleh hasil evaluasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran sampai bulan Juni 2023, dan alasan pergeseran keuangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD, serta berbagai faktor lainnya, termasuk penyesuaian sasaran perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja prioritas aspirasi masyarakat, dan permasalahan aktual yang berkembang.
Sebagai hasil dari perubahan anggaran, pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan meningkat dari Rp 2.298.177.675.123 menjadi Rp 3.054.018.001.627, mengalami kenaikan sekitar Rp 775.840.326.507. Sementara itu, belanja daerah sebelum perubahan yang mencapai Rp 2.314.598.632.518, diperkirakan naik menjadi Rp 3.315.195.660.673, dengan tambahan sebesar Rp 1.000.597.028.155.
Namun, perubahan anggaran tersebut juga berdampak pada defisit APBD tahun anggaran 2023. Sebelum perubahan, defisit senilai Rp 16.420.957.398, namun setelah perubahan, defisit ini menjadi Rp 261.177.659.046, mengalami penambahan sebesar 244.756.701.648.
Mukhlis berharap APBD Perubahan tahun 2023 segera dibahas dan diskusikan oleh tim anggaran pemerintah daerah serta badan anggaran DPRD dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan, langkah ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan membantu mensejahterakan masyarakat Tanah Bumbu.”ungkap Mukhlis”.
( Edy : BUSER INDONESIA-Tim media ).
