Bandung | buserindonews com – Hasrat membangun infrastruktur Presiden Joko Widodo, memang luar biasa. Tak perlu diragukan, paradigma yang dikembangkannya juga tak bisa disanggah.
Rasional dan argumental,soal realitas mah lihat belakangan saja. Infrastruktur itu menurut beliau diperlukan paling tidak oleh dua hal.
Pertama membuka lapangan kerja dan kedua memacu pertumbuhan ekonomi,Itu benar sekali, Seratus untuk pak Jokowi.
Kalau irigasi dibangun, banyak orang bisa bekerja disitu.Jika irigasi sudan berfungsi produksi pertanian bisa meningkat.Akan tumbuh komoditas baru , usaha perikanan dan juga mungkin destinasi wisata dll. Ada m
manfaat ekonomi disitu.
Demikian halnya jika dibangun jalan bebas hambatan, pelabuhan dan bandar udara. Semua kegiatan itu pasti punya efek samping ekonomi bagi para pencari kerja dan pebisnis , para wira usaha.Tapi ekonom Heri Firdaus memberi catatan .
Pembangunan infrastruktur itu harus terukur.
Umumnya jangka waktu proyek proyek itu bertahun jamak. Bangun jalan tol , bandara atau bendungan bisa berpuluh tahun. Jl.tol Pasirkoja Soreang di Jawa Barat memakan wktu 30 tahun.
Demikian pun dengan bendung Jatigede di Sumedang butuh waktu lebih dari 30 tahun.
Menurut Firdaus banyak proyek infrastruktur yang kurang membawa manfaat .
Itu terjadi kerena perhitungan kurang sempurna. Ada juga yang ditopang hanya semangat, bahkan cuma pencitraan doang, seperti proyek LRT Palembang .
Proyek yang selesai 2018 dengan biaya Rp.12,5 triliun itu dibangun lebih didorong gengsi semata , kerena akan ada Asian Game.
Demikian halnya dengan Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat.Sekang sepi sendiri dan rugi.Jadi kata Heri lagi, jangan terlalu didera “syahwat” , sehingga over capacity .
Komentar Heri itu segera disanggah Kepala Bappenas waktu itu Bambang Bojonegoro. Kata mas Bambang infrastruktur kita baru 38 % dari Produkt Domestic Bruto (PDB).Bandingkan dengan India yang sudah mencapai 58 % , China 76 persen atau Afrika selatan yang sudah menyentuh angka 87 %.“Kita masih rendah” kilah Bambang.Tapi bagi Heri persoalannya harus dilihat juga dari azas manfaat.
Sebesar apa dan secepat apa impact proyek itu bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masarakat. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi berkutat diangka 5 %. Jangan pula bicara di musim pandemic, yang terkontraksi minus.
Bukti lain produktivitas konsumsi kita juga tetap rendah. Buktinya kita masih harus mengimpor berbagai jenis barang konsumsi yang ironis dengan negara agraris.
Dana desa yang sudah 4 tahun menggelontorkan sekitar triliun, masih belum mengangkat kondisi ekonomi masarakat . Sekedar swasembada padi saja belum bisa.Padahal menamam padi bisa kurang dari 1 tahun.
Anggaran infrastruktur kita selama 5 tahun periode pertama Jokowi JK sudah lebih dari 1.500 trilyun.
Saking menggebu gebunya ,presiden
Jokowi masih merancang infrastuktur 2021 Rp. 414 triliun.Tapi kerena pandemic,kata Menteri PUPR Basuki Hadimulyono anggaran infrastruktur hanya kebagian Rp.100,46 triliun.
Lebih rendah dari tahun 2020 yang dapat Rp.131 triliun. Ada teman-teman saya yang tergoda untuk memberi gelar bila Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, kepada Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden Infrastruktur, Ju enggak ? setuju enggak ??? ( H. Dedi Asikin )
