Buserindonews.com
BEKASI, Buser Indonesia ||Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan dan pendayagunaan aset desa secara transparan dan berkelanjutan, Pemerintah Kecamatan Babelan menggelar kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Senin (30/6/2025).
Kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa ini dihadiri oleh sejumlah perangkat desa dan unsur Kecamatan. Namun, kegiatan ini juga diwarnai dengan sorotan tajam dari Kepala Desa Muara Bakti, H. Asmawi, yang menyesalkan ketidakhadiran sejumlah aparatur desa yang telah diundang.
“Dengan tidak hadirnya mereka, saya merasa ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap undangan resmi dari kepala desa, apalagi kegiatan ini merupakan agenda dari Kecamatan, “tegas H. Asmawi dalam sambutannya.
Sementara itu, Asep Edwin, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Babelan dalam pemaparannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Muara Bakti atas fasilitas dan dukungan yang diberikan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal aparatur desa di tengah dinamika regulasi yang terus berubah dan pengaruh media sosial yang kian tak terbendung.
“Kita harus mengevaluasi diri. Suhu politik semakin meningkat, regulasi terus berubah, dan media sosial tidak bisa dibatasi. Ini semua harus kita antisipasi mulai dari sekarang, “ungkap Edwin.
Lebih lanjut, Edwin menjelaskan mengenai pentingnya peran sekretaris desa dalam menghadapi proses audit. Berdasarkan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat, saat ini sekretaris desa menjadi ujung tombak dalam pemeriksaan keuangan, bahkan lebih dulu dipanggil daripada kepala desa. Dalam proses tersebut, sekretaris desa juga akan didampingi oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Asep Edwin pun tidak menampik bahwa Kecamatan Babelan masih memiliki catatan, khususnya terkait kelambatan beberapa desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ia menegaskan perlunya sinergi dan komitmen bersama antara kecamatan dan desa dalam meningkatkan kinerja.
“Mohon izin, kami butuh kerja samanya. Ini demi kelancaran tata kelola pemerintahan desa ke depan, “tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan akuntabel. (red/boby)
