Blora ll buserindonews.com – Pemerintah Kecamatan Banjarejo terus menjalankan berbagai program pelayanan publik meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal anggaran dan sistem administrasi keuangan. Kepala Bagian Program Kecamatan Banjarejo, Supriyanto, menjelaskan bahwa saat ini kecamatan masih berfokus pada program rutin, sembari menunggu kejelasan anggaran untuk pelaksanaan program prioritas lainnya.
Program Prioritas dan Tantangan Anggaran
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kecamatan Banjarejo memiliki sejumlah kegiatan rutin yang terus berjalan, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), pembayaran listrik dan internet, serta gaji pegawai. “Gaji pegawai merupakan prioritas utama dalam pengelolaan anggaran, selain operasional lainnya yang bersifat rutin,” ujar Supriyanto. Selasa (4/3/25).
Namun, ia mengakui bahwa beberapa program yang direncanakan untuk awal 2025 belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran. “Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai anggaran tambahan. Bahkan, baru saja kami menerima surat edaran yang menginstruksikan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Selain itu, anggaran untuk Karang Taruna Banjarejo juga mengalami pemangkasan. Dari data terbaru yang diterima, dana yang dikelola organisasi kepemudaan tersebut mencapai Rp132 juta, namun kini dipangkas cukup signifikan. “Kami tidak bisa memaksakan anggaran tersebut harus tersedia karena sifatnya tidak wajib. Namun, tentu ini berdampak pada kegiatan sosial dan kepemudaan di kecamatan,” katanya.
Perubahan Sistem Keuangan dan Dampaknya
Tantangan lainnya datang dari perubahan sistem administrasi keuangan. Tahun 2025 ini, pemerintah mulai menerapkan SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) sebagai sistem keuangan baru, menggantikan sistem sebelumnya.
Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pencairan gaji pegawai. “Karena sistemnya masih baru, pencairan gaji sempat mengalami kendala. Ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Banjarejo, tetapi hampir di semua kecamatan yang mulai menerapkan sistem ini,” ungkap Supriyanto.
Selain SIPD RI, sistem perpajakan Korteks juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi kecamatan. “Kami masih mengalami kesulitan dalam implementasi sistem ini. Harapannya, ada pelatihan atau bimbingan lebih lanjut agar proses administrasi bisa berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Pelayanan Publik: Masyarakat Bisa Sampaikan Keluhan Melalui Media Sosial
Dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Banjarejo terus berupaya memberikan layanan yang cepat dan responsif. Supriyanto menyampaikan bahwa masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau aspirasi melalui media sosial kecamatan, yang telah disediakan sebagai kanal komunikasi resmi.
“Bagi masyarakat yang ingin mengajukan keluhan terkait pelayanan, bisa langsung menghubungi kami melalui media sosial. Tim kami di pelayanan sangat tanggap dan akan merespons dengan cepat,” katanya.
Meskipun belum ada inovasi terbaru dalam pelayanan publik, kecamatan tetap memastikan bahwa layanan administrasi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.
Keamanan, Ketertiban, dan Kesiapsiagaan dalam Keadaan Darurat
Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Kecamatan Banjarejo bekerja sama dengan pihak kepolisian. “Kami tetap menjalin koordinasi dengan aparat, meskipun untuk program khusus dalam pengurangan konflik sosial atau kenakalan remaja saat ini belum ada,” jelas Supriyanto.
Sementara itu, dalam menghadapi bencana atau keadaan darurat, kecamatan berharap agar sistem administrasi keuangan berjalan lancar sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program. “Harapan kami, sistem keuangan bisa lebih stabil, sehingga ketika ada kebutuhan mendesak, proses pencairan dana tidak terhambat,” ujarnya.
Harapan Penambahan Pegawai untuk Efisiensi Kerja
Salah satu tantangan lain yang dihadapi Kecamatan Banjarejo adalah minimnya jumlah pegawai, terutama di bagian program. Saat ini, Supriyanto mengaku mengelola program kecamatan seorang diri, hanya dibantu oleh bendahara dan beberapa rekan kerja lainnya.
“Saya berharap ke depan ada penambahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk membantu administrasi program. Selama ini, saya bekerja sendiri di bagian program, sementara kecamatan lain juga mengalami hal yang sama, yaitu kekurangan staf,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kecamatan mengalami kekurangan pegawai, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. “Kami tetap berusaha menjalankan program yang ada dengan maksimal, namun tentu akan lebih baik jika ada tambahan pegawai untuk mempercepat kinerja,” katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Kecamatan Banjarejo tetap berkomitmen menjalankan program dan pelayanan publik dengan optimal. Dengan keterbatasan anggaran, transisi sistem keuangan baru, serta kekurangan staf, kecamatan berharap ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah agar pelayanan dan program dapat berjalan lebih efektif.
(Angga)
