Prabumulih 8 Oktober 2024 Buser IndonesiaNews. Com
salah satu OPD yang disorot oleh lembaga WRC unit kota prabumulih adalah dinas pendidikan dan kebudayaan,
pasalnya terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran yang di terbit kan oleh lembaga independent Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 dan tahun 2023
ada terdapat beberapa point temuan yang diduga tidak tepat sasaran dan dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya,
mengingat WRC adalah lembaga yang fokus menyikapi terhadap keuangan negara dengan demikian WRC PAN-RI sudah dua kali melayangkan surat klarifikasi terhadap temuan tersebut,
pebrianto selaku ketua unit WRC kota prabumulih membenarkan hal tersebut,
benar sudah dua kali kami mempertanyakan hal tersebut akan tetapi hingga saat ini belum ada balasan atau klarifikasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan terkait temuan tersebut ” ujarnya
yang sangat disayangkan ketika dipertanyakan harusnya diberi jawaban tidak hanya diterima, karna ketika diam membisu akan ada asumsi dan indikasi yang tidak benar apalagi terdapat tenggang waktu pengembalian yang disetujui oleh dinas 60 hari kalender setelah LHP Di terbitkan”tutup febry
adapun beberapa temuan tersebut adalah
1. bukti pertanggungjawaban belanja BBM belanja pemeliharaan dan belanja suku cadang sebesar rp296.260.925,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai kondisi sebenarnya
2. realisasi belanja barang dan jasa melebihi mekanisme GU tidak sesuai ketentuan dan tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap sebesar Rp 126.744.769.00
3. bukti pertanggungjawaban belanja ATK dan cetak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp149.134.000.00
4. kekurangan volume 19 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 sebesar Rp523.462.904.36
yulmardi S. E selaku Kabag Keuangan di dinas pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa semua temuan itu sudah di tindak lanjuti dan di kembalikan ke kas daerah, akan tetapi ketika di minta bukti pengembalian yulmardi mengatakan silahkan ke inspektorat karna sudah kami berikan ke inspektorat”ujarnya
ketika di pertanyakan kenapa surat klarifikasi dari WRC tidak di balas, kami bingung menjawab nya karna hal itu sudah selesai semua” tutup yulmardi.
(bluee5)
Sumber kegiatan WRC PAN-RI
