BUSER INDONESIA || Purwakarta- Keputusan kemitraan media dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sepakat memakai E-Katalog, bagi media yang belum memenuhi syarat mohon maaf tidak bisa realisasi, jadi silahkan untuk melengkapi semua administrasi persyaratan sesuai katalog yang dimaksud, silahkan nanti menghubungi petugas yang ditunjuk untuk tahun anggaran 2024. Demikian disampaikan Rudi Hartono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, kepada para insan media dari Aliansi Buruh Tinta Kabupaten Purwakarta, Rabu (22/11/2023).
Para insan media menyambut baik, dengan harapan kedepan tidak disibukan dengan hal seperti ini mempertanyakan kenapa tidak ada anggaran untuk kemitraan di anggaran perubahan akhir tahun 2023 yang membuat timbul berbagai praduga.
Kedepannya sama-sama lebih fokus pada tupoksi masing-masing dan tidak mengganggu pekerjaan satu sama lain, karena yakin dengan kesediaan anggaran itu bukan untuk berlebihan, tapi sekedar terbantu dari segi dana untuk kinerja yang terkadang diluar dugaan situasi lapangan, termasuk menghadapi Pemilu.
Kami lebih ekstra lagi di lapangan, dengan tidak adanya dana dari anggaran Perubahan yang kami harapkan, silahkan memahami, kami punya nurani sama seperti para pemangku kebijakan dan pihak lainnya, jalannya kinerja masing-masing tidak lepas dari operasional tentunya akan bijak jika sewajarnya.
“Kemitraan ke depan jangan ada Dusta diantara Kita,” disepakati bersama.
Kesepakatan itu, disaksikan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, hadir Ahmad Sanusi, Ketua DPRD dan wakilnya Sri Fuji Utami. Persoalan yang disampaikan mencair setelah upaya realisasi kemitraan kemudian mulai anggaran murni di Tahun 2024. Karena ketuk palu tahun anggaran perubahan tahun ini sudah dilakukan, pihak DPRD tidak dapat memastikan untuk kemitraan dimaksud akhir tahun sekarang.
Ada perbedaan jawaban pihak DPRD dan Diskomimfo, pihak DPRD menjawab tidak dianggarkan untuk anggaran kemitraan itu, jawaban dari pihak Diskomimfo menyatakan sudah mengajukan untuk penganggaran kemitraan dimaksud.
Ketika Ahmad Sanusi yang akrab dipanggil Amor menyampaikan saran kenaikan setiap tahun untuk kemitraan tersebut, dari peserta yang memperkenalkan dirinya Ramaldi, salah satu peserta Aliansi itu, protes perihal banyak pembicaraan yang dirasanya tidak perlu dibahas sekarang tentang kenaikan dimaksud, yang terpenting ada tidaknya anggaran untuk kemitraan,” ucap Ramaldi tegas.
“Jangan ada dusta antara kita, tidak perlu melebar kesana kemari terlebih dahulu yang penting jawaban kepastian kami perlukan sekarang, jangan pilih kasih, silahkan jujur, berapa realisasi uang kemitraan tempo hari setiap medianya, yang jelas kemarin-kemarin itu tidak terbuka, media mana saja yang bermitra, bagaimana itu ada kwitansi kosong, media ada tidak sama menerima nominalnya, kemudian pembayaran ada yang dilakukan di terminal, ada yang di kantor, ada yang dibayarkan di mana lagi, itu kenapa, silahkan itu dijawab,” jelas Ramaldi.
Ketua DPRD menjawab, sebagai sosial kontrol silahkan dijalankan rekan-rekan, untuk kwitansi kosong bukan kewenangan kami untuk menjawab, itu silahkan langsung dipertanyakan kepada yang bersangkutan, harapan bersama ke depan tetap kondusif tidak ada hal yang membuat saling curiga, seperti selama ini berhubungan baik secara kekeluargaan.
Cep Jenar, Koordinator Aliansi menyampaikan harapannya untuk anggaran media itu jangan di utak atik keberadaannya, hubungan baik saling memahami itu penting, jangan membuat cemburu sosial yang membuat kami berkumpul disini sekarang, bukan berarti tidak ada dorongan dari teman-teman lainnya yang banyak mempertanyakan ada tidaknya anggaran perubahan untuk kemitraan bersama kami seperti yang selama ini berlangsung.
Asep, salah satu dari Aliansi tersebut lainnya, bisik-bisik mengatakan, bisa saja ada oknum pegawai titip perusahaan tertentu untuk memenangkan, wajar kalau kita mempertanyakan, sudah jelas ko ada pegawai berupaya mendapatkan beberapa media untuk mendapat peluang kemitraan,” cetusnya.
Pantauan banyak media, kecemburuan sosial yang dipertontonkan selama ini sudah keterlaluan. Diskominfo dan DPRD Purwakarta, saat ini banyak dipertanyakan kinerjanya, termasuk keterbukaan dengan media, ada dugaan pilih kasih yang terjadi sehubungan beberapa permasalahan termasuk jika adanya media yang memuat suatu kasus lebih jelas terang benderangnya.
Di duga ada pihak yang melobi agar tidak terlalu terang itu dengan tawaran anggaran lebih dari media lainnya, itu kenapa anggaran tempo hari tidak cukup, jadi kalau media nurut saja bisa jadi disepelekan, namun ketika hal ini akan dipertanyakan kepada pihak Diskominfo, Koordinator Aliansi katakan, hal lainnya bisa disampaikan lain waktu, pertemuan kali ini cukup sampai disini dulu, masih ada waktu lain.
Pelaksanaan tersebut bagian dari sekian banyak hal yang terlihat dan diketahui bersama selama ini di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu, selain berbagai kegiatan mereka para anggota DPRD setempat, juga sering terlihat dikunjungi para tamu datang silih berganti kunjungan kerja dari luar kota, dominan banyak “Berphoto Selvi” terlepas untuk laporan kinerjanya atau sekedar untuk bukti bahwa mereka hanya sudah datang ke gedung wakil rakyat itu, yang selebihnya menulis dan tanda tangan kedatangan mereka.
Apakah para tamu itu sudah ke berbagai titik di Purwakarta, atau hal lainnya yang mereka lakukan, hanya mereka terkaitlah yang mengetahui keseluruhan kegiatan sesungguhnya.
Sebagaimana pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam suatu kesempatan, era digital selagi bisa dilakukan menggunakan Handphone (Hp) kenapa tidak untuk menghemat anggaran, silahkan berbuat bijaksana jangan lupa diri, suatu saat nanti ada waktu kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat, semoga kita dapat memperbaiki kekurangan bersama yang ada selama ini, dengan sabar dan kesadaran yang membuat harmonis.
Laela ~ SB
