Prabumulih 24 Oktober 2024 Buser IndonesiaNews.com
DPK LAKRI Prabumulih kembali mendatangi kantor Dinas PUPR Kota Prabumulih (22/10/2024). Setelah 3 (tiga) kali bersurat dan belum mendapatkan tanggapan dan respon yang baik,
Selasa 22 Oktober 2024 ,DPK LAKRI Prabumulih kembali mendatangi dan menyampaikan surat pernyataan sikap kepada Kepala Dinas PUPR Kota Prabumulih H. Beni Akbar, ST,. MM dengan Surat Nomor : 106 / DPK. PBM / LAKRI / X / 2024 tentang Pernyataan Sikap DPK LAKRI Prabumulih Terhadap Realisasi APBD TA. 2023 Pada Dinas PUPR Kota Prabumulih.
Adapun pernyataan sikap tersebut dikatakan langsung oleh Ketua DPK LAKRI Prabumulih Fandri heri kusuma,
” Kami DPK LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia) Prabumulih ,3 (tiga) kali bersurat kepada Kepala Dinas PUPR Kota Prabumulih dan tidak mendapatkan tanggapan dan respon yang baik, maka kami menduga bahwa proyek APBD TA. 2023 Kota Prabumulih pada Dinas PUPR tidak terealisasi dengan baik, sehingga kami meminta kepada pihak terkait untuk melakukan peninjauan ulang terhadap perealisasian anggaran tersebut ” ujarnya.
Sebagai salah satu Badan Publik pada Pemerintahan Kota Prabumulih seharusnya Kepala Dinas PUPR bersikap terbuka (transparan) sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Sikap yang tidak komunikatif dan tidak terbuka (transparan) tehadap perealisasian anggaran negara bukanlah sikap dari seorang Pejabat Publik yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
” Menurut kami, sikap Kepala Dinas PUPR tersebut telah membuat citra buruk hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan DPK LAKRI Prabumulih ” tutup Fandri dengan nada sedikit kecewa.
Bluee5
