( Poto dok istimewa) Ketua DPP Golkar Airlangga Hartanto Di Purwakarta Tanpa Kehadiran Ketua DPD Dan DPRD.
BUSER INDONESIA || Purwakarta- Kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) saat melakukan kunjungan kerja di Purwakarta, Rabu (05/04/2023) lalu sebagai Menko Bidang Perekonomian, tanpa kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Purwakarta, Maula Akbar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi yang akrab dipanggil Amor.
Hal tersebut menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Agus M Yasin menyampaikan, sangat Ironis, seolah tidak adanya atensi dari yang tidak hadir tersebut, yang terlihat Neng Supartini, Wakil Ketua DPRD dari PKB.
“secara etika organisasi sekalipun saat kehadirannya di luar kepentingan partai, namun secara jabatan melekat sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar. Apapun yang menyebabkan kedatangan Airlangga Hartarto itu, diundang ataupun tidak dalam acara tersebut selayaknya DPD Golkar Purwakarta menyempatkan hadir untuk ikut menyambutnya,” Kata Agus.
Harus jadi catatan buat DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPP Partai Golkar, dengan sikap yang tidak responsif itu mengalirkan kesan negatif di mata Publik,” ujar pengamat Politik tersebut.
“Menimbulkan pandangan lain, bahwa DPD Partai Golkar Purwakarta dan Ketua DPRD Purwakarta yang berasal dari Golkar, lebih manut dan patuh pada titah seseorang yang seolah pemilik Partai di Purwakarta, ketimbang kepada Ketua Umumnya, yang selayaknya harus dihargai,” ungkapnya.
Boleh boleh saja beralasan apapun, tetapi secara etika organisasi penghargaan terhadap pimpinan tertinggi partai harus ditunjukkan. Seperti halnya yang ditunjukkan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Jajaran pengurus pentingnya hadir mendampingi meski saat itu kapasitas Airlangga sebagai Menko bukan atas nama Metua Umum Partai Golkar.
Perlu diingat, Bupatinya kader Golkar. Tidak perlu terhalang sesuatu hal, yang bersifat sentimen pribadi yang kemudian diikuti oleh para pengurus lainnya. Sama sama mengibarkan bendera penentangan,” terang Agus.
DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPP Partai Golkar harus memberikan pembinaan atau pelajaran bagi DPD Partai Golkar Purwakarta yang terkesan tidak memiliki etika secara organisasi, dan terkesan menutup diri atas kehadiran Menko Perekonomian yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Laela/Saepul Bahri, S.Ag
