Sumedang ||BI Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kecamatan Tomo resmi dikukuhkan dan dilantik. Momentum tersebut menjadi langkah untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sumedang.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumedang, Andry, mengapresiasi pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan tersebut.
Menurutnya, keberadaan Abpednas diharapkan tidak hanya menjadi wadah organisasi bagi para pengurus BPD, tetapi juga mampu membangun sinergi dengan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Poin utamanya adalah bagaimana kita ke depan bisa bersinergi. Lebih esensialnya, para pengurus BPD khususnya di Kecamatan Tomo dan umumnya di Sumedang bisa lebih memberikan makna dan nilai agar penyelenggaraan pemerintahan desa lebih baik, berjaya dan tertib,” ujar Andry.
Ia menekankan, salah satu peran penting BPD adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa dinilai menjadi kunci agar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Andry menyebut pelantikan pengurus DPK Abpednas tidak hanya dilakukan di Kecamatan Tomo. Sejumlah kecamatan lainnya telah melaksanakan kegiatan serupa, bahkan ada yang digabung dalam satu agenda, seperti Kecamatan Rancakalong dan Pamulihan.
“Hampir lima kecamatan sudah melaksanakan pelantikan. Mudah-mudahan hari ini bertambah lagi, dan ke depan beberapa kecamatan lainnya juga menyusul,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Sumedang, Hendarwan, menegaskan bahwa Abpednas merupakan rumah besar bagi BPD yang ada di Kabupaten Sumedang. Organisasi tersebut, kata dia, berkomitmen untuk memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa.
“Abpednas itu adalah rumah besarnya BPD. Artinya Abpednas Indonesia DPC Sumedang merupakan rumah besar BPD untuk se-Kabupaten Sumedang,” ujar Hendarwan.
Ia mengatakan, DPC Abpednas Sumedang juga memiliki sejumlah program, salah satunya berkaitan dengan pengawalan program Jaga Desa melalui sinergi dengan aparat penegak hukum. Penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa, menurutnya, harus lebih mengedepankan musyawarah.
Selain itu, Abpednas menyatakan siap ikut mengawal sejumlah program strategis nasional yang masuk ke desa, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dapur Indonesia Pintar, ketahanan pangan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Apapun program strategis nasional yang disampaikan ke desa harus dilaksanakan dan dikawal dengan baik agar Asta Cita Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik,” katanya.
Hendarwan juga mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang berujung pada konflik antara BPD dan pemerintah desa. Menurutnya, BPD dan kepala desa memiliki kedudukan yang harus dijalankan dengan semangat kemitraan.
“Kami tidak mengharapkan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi antara BPD dengan pemerintah desa. Intinya ingin bersinergi dengan baik sebagai mitra. BPD sejajar dengan kepala desa dan harus bermitra dengan baik,” tegasnya.
Dalam pelantikan DPK Abpednas Kecamatan Tomo kali ini, sedikitnya 26 orang pengurus dilantik dan dikukuhkan. Hendarwan menyebut proses pelantikan akan terus berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya, termasuk Kecamatan Ujungjaya yang dijadwalkan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pada 9 September.
Ia berharap seluruh anggota Abpednas dapat menjaga kekompakan, loyalitas, integritas dan soliditas organisasi agar mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Tanpa kekompakan tidak akan maju,” pungkas Hendarwan.
Dengan semakin terbentuknya kepengurusan DPK di berbagai kecamatan, Abpednas Sumedang berharap peran BPD dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan desa semakin kuat, sekaligus mampu mendukung terwujudnya Sumedang yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.ika
