KOTAWARINGIN LAMA || buserindonews.com – Surat undangan yang diterbitkan Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terkait sengketa kepemilikan lahan di Jalan Lintas Kotawaringin–Pangkalan Bun Km 20, menuai pertanyaan dari pihak yang diundang.
Selain perbedaan istilah agenda pertemuan, surat tersebut juga memuat kesalahan penulisan nama salah satu pihak yang diundang.
Berdasarkan salinan surat bernomor 005/112/Um tertanggal 9 November 2026, Kelurahan Kotawaringin Hilir mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri kegiatan yang tertulis sebagai _musyawarah_ terkait kepemilikan lahan.
Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir.
Namun, dalam komunikasi melalui pesan WhatsApp, Lurah Kotawaringin Hilir Nurdi, http://S.Sos., dan Hj. Siti Aisyah menyampaikan bahwa agenda pertemuan tersebut merupakan _mediasi_.
Sementara itu, melalui sambungan telepon, Lurah Kotawaringin Hilir juga menyampaikan kepada Jani bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk _berdiskusi_.
Perbedaan penyebutan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bentuk dan tujuan pertemuan yang sebenarnya. Sebab, mediasi, musyawarah, dan diskusi memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi mediator netral dan dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat. Musyawarah merupakan forum untuk mencapai mufakat yang umumnya dituangkan dalam berita acara. Sedangkan diskusi bersifat pertemuan informal tanpa hasil yang mengikat secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kelurahan belum memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan istilah tersebut.
Persoalan lain ditemukan dalam administrasi surat undangan. Nama Jani yang dimaksud sebagai pihak yang diundang justru tertulis menjadi Jaini.
Kekeliruan penulisan nama tersebut dinilai perlu segera diklarifikasi dan diperbaiki melalui surat ralat. Sebab, dalam persoalan pertanahan, identitas pihak yang diundang harus sesuai dengan kartu identitas dan dokumen kepemilikan tanah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Dalam surat undangan tersebut, para pihak diminta membawa dokumen kepemilikan tanah serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui riwayat lahan.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan kapasitas kelurahan dalam persoalan tersebut, apakah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak, atau memiliki mekanisme tertentu dalam pelaksanaan mediasi dan musyawarah.
Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, transparansi, netralitas, dan kejelasan tujuan pertemuan menjadi hal penting. Setiap pertemuan semestinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan dokumen dan keterangan.
Masyarakat berharap persoalan kepemilikan lahan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak menimbulkan polemik baru akibat perbedaan penyampaian informasi maupun kekeliruan administrasi.
Pihak Kelurahan Kotawaringin Hilir diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perbedaan istilah mediasi, musyawarah, dan diskusi, termasuk alasan kesalahan penulisan nama dalam surat undangan.
( Juma )
