PRABUMULIH — Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Unit Kota Prabumulih melayangkan surat permohonan klarifikasi dan informasi secara resmi kepada Inspektur Daerah Kota Prabumulih. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk partisipasi publik dan fungsi kontrol sosial oleh WRC untuk mengawal transparansi serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil telaah WRC terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, WRC menyoroti masih banyaknya catatan pemeriksaan yang belum tuntas.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, membeberkan bahwa berdasarkan tabel pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2025, tercatat ada 55 dari total 210 rekomendasi periode 2021–2025 yang masih berstatus “belum sesuai” atau “belum selesai”. Bahkan, khusus untuk Tahun Anggaran 2025 saja, terdapat 18 dari 51 rekomendasi yang juga masih menggantung.
“Pengawasan internal melalui APIP memegang kunci krusial. Permohonan klarifikasi yang dilayangkan WRC bukan untuk mengambil alih kewenangan Inspektorat, melainkan memastikan sejauh mana langkah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian rekomendasi BPK berjalan optimal,” ujar Pebrianto, Kamis (12/11/2026).
Dalam telaah yang sama, WRC turut menyoroti tiga catatan kekurangan penyetoran keuangan daerah dalam LHP BPK TA 2025 yang status pengembaliannya perlu diklarifikasi secara transparan kepada publik, meliputi:
* Belanja Pemeliharaan: Sebesar Rp277.063.500,00.
* Belanja Modal: Sebesar Rp1.663.069.836,20.
* Denda Keterlambatan (10 paket pekerjaan): Sebesar Rp47.414.498,21.
Jika ditotal, akumulasi dari ketiga komponen tersebut mencapai Rp1.987.547.834,41. WRC menegaskan bahwa data ini disajikan untuk didorong penyelesaian administrasinya, seiring dengan komitmen WRC yang terbuka jika pihak terkait telah melakukan proses pengembalian atau tindak lanjut lebih lanjut.
Selain masalah temuan angka dan rekomendasi, WRC juga meminta kejelasan langkah pengawasan terhadap mandeknya sejumlah regulasi penting, di antaranya:
* Belum adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait metode penghitungan, penetapan tarif air minum, serta subsidi pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Prabujaya.
* Belum tersusunnya rencana dan jadwal penyelesaian ulang utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Prabumulih melalui mekanisme penatausahaan BLUD.
Melalui surat resmi bernomor 175/WRC-PBM/KL/XI/SUMSEL/2026 tertanggal 11 November 2026, WRC memberikan ruang bagi Inspektorat Daerah Kota Prabumulih untuk memberikan penjelasan dan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja.
WRC dan media yang menyiarkan informasi ini secara terbuka membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak Inspektorat Daerah Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya, demi menjunjung tinggi objektivitas, keberimbangan informasi, serta efektivitas pengawasan internal di Kota Prabumulih.
Red
