PALEMBANG — Penanganan sengketa hubungan industrial yang melibatkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan, yakni SPY serta BUMD Petro Prabu, berlanjut ke tahap formal.
Laporan resmi terkait persoalan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal telah diserahkan secara langsung kepada instansi berwenang.
Berdasarkan dokumen resmi Bukti Serah Terima Berkas dengan nomor agenda 496 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada Senin, 9 November 2026, aduan tersebut telah diterima secara resmi oleh pejabat fungsional instansi terkait.
Langkah administratif ini ditempuh guna mendesak adanya pengawasan ketat dan penegakan regulasi ketenagakerjaan secara adil.
Organisasi penggiat antikorupsi dan sosial kontrol, Watch Relation of Corruption (WRC) unit Kota Prabumulih, menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai isu industrial biasa.
Terdapat indikasi kuat perlunya audit mendalam terhadap kepatuhan perusahaan maupun mitra swastanya dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja, termasuk perlindungan jaminan sosial dan prosedur pemberhentian yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Langkah pelaporan ini merupakan bentuk pengawalan terhadap hak-hak dasar tenaga kerja yang diduga diabaikan. WRC unit Kota Prabumulih mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan bertindak profesional, transparan, dan tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang merugikan para pekerja di daerah.
Sebagai wujud kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, WRC unit Kota Prabumulih bersama jajaran redaksi media menegaskan komitmen penuh untuk bersikap terbuka dan siap menerima Hak Jawab, Hak Koreksi, maupun klarifikasi resmi dari manajemen SPY serta BUMD Petro Prabu guna menjaga keberimbangan informasi di publik.
WRC unit Kota Prabumulih menegaskan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut dari laporan bernomor agenda 496 tersebut, serta menyiapkan langkah-langkah advokasi lanjutan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau administratif dalam proses PHK massal dan kebijakan pengupahan di lingkungan perusahaan terkait.
