Buserindonews.com
JAKARTA | Buser Indonesia — Jabatan adalah amanah, bukan mahkota untuk merendahkan sesama. Etika adalah kehormatan, bukan sekadar slogan birokrasi. Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A., di Jakarta Selatan, pada Jum’at, 20 November 2026 siang. Pertemuan membahas persoalan kebangsaan, pemberantasan korupsi, ketahanan nasional, hingga pentingnya pembenahan moral dan etika penyelenggara negara.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi kekuatan masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawal pemerintahan.
“Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu fokus Pemuda LIRA, termasuk pengawasan yang terus kita dorong hingga ke daerah. Menurutnya, kritik bukan permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga pemerintahan tetap bersih dan berpihak kepada rakyat,” ujar Habibie.

Sorotan tajam disampaikan Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi alias Den Cupank, terkait kemerosotan etika sebagian oknum ASN. Ia menyinggung dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan diduga dilakukan oleh seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi saat menjalankan tugas jurnalistik pada awal Oktober 2026 lalu.
“Mohon izin, Kanda, saya ingin menyampaikan kegelisahan tentang praktik koruptif yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah. Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers,” cetusnya dalam pertemuan tersebut, Jum’at (20/11/2026).
Den Cupank menegaskan, perilaku pejabat harus tunduk pada hukum dan etika, bukan berlindung di balik kekuasaan. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, sementara UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berkualitas dan tidak diskriminatif.
“Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 4 mengenai nilai dasar BerAKHLAK, Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku, serta Pasal 24 mengenai kewajiban ASN. Menurut Den Cupank, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam tindakan, bukan berhenti sebagai slogan.
“Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan, penghinaan dianggap biasa, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepercayaan publik perlahan akan runtuh. Sebab, kebudayaan bangsa bukan hanya tercermin dari seni dan tradisi, tetapi juga dari adab para pemegang kekuasaan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank melalui komunikasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
“Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan tersebut. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, untuk keputusan dan sebagainya itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat,” tutur Bamsoet.
Ia turut menyoroti korupsi dan kolusi sebagai persoalan serius yang kerap tumbuh melalui celah sistem dan penyalahgunaan kewenangan, “Korupsi dan kolusi itu juga menjadi problem. Karena yang tadinya melaporkan atau menggugat, bisa saja kemudian justru mendamaikan. Semua ada celah. Saya juga mengingatkan pentingnya kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi Jakarta dan wilayah penyangganya, termasuk Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.” Pungkas Bambang Soesatyo.
Silaturahmi berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat komunikasi kebangsaan. Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi serta tidak menyalahgunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Ia menutup pertemuan dengan pepatah Jawa: “Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan.”
Bagi Pemuda LIRA, pesan tersebut menjadi pengingat untuk terus bergerak kritis, progresif, dan konstruktif. Sebab, negara tidak hanya membutuhkan pejabat yang berkuasa, tetapi juga pemimpin yang beradab; pers tidak membutuhkan belas kasihan kekuasaan, melainkan penghormatan terhadap kemerdekaannya; dan rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab.
Catatan Redaksi:
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi maupun pihak terkait atas dugaan peristiwa yang disampaikan dalam pemberitaan ini. Redaksi akan memuat klarifikasi atau tanggapan yang diberikan sesuai dengan ketentuan jurnalistik yang berlaku.
















