PRABUMULIH — Watch Relation of Corruption (WRC) Unit Kota Prabumulih menyoroti secara serius tata kelola retribusi di kawasan Pasar Pagi Tradisional (Pasar Subuh) eks Kantor Polsek Prabumulih Timur. Berdasarkan hasil analisis atas keterangan resmi yang dipublikasikan melalui pemberitaan media Pikiranrakyatsumsel edisi 16 November 2026, WRC menilai rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi kebijakan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pungutan terhadap pedagang.
Merujuk pada keterangan resmi pihak UPTD Pasar Inpres Kota Prabumulih dalam pemberitaan Pikiranrakyatsumsel tanggal 16 November 2026 tersebut, realisasi penerimaan retribusi pasar tercatat baru menyentuh angka sekitar 65 persen dari target tahunan sebesar Rp500 juta. Di sisi lain, upaya uji petik dengan penarikan karcis senilai Rp1.000 per lapak justru memicu keresahan karena di lokasi yang sama telah berjalan pengelolaan harian oleh pihak ketiga, yakni CV Jaya Carnez Abadi.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan wujud kontrol sosial yang dilindungi undang-undang, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pernyataan pejabat terkait yang terbit di media Pikiranrakyatsumsel pada 16 November 2026 mengenai tidak tercapainya target PAD Rp500 juta serta pengakuan adanya dua mekanisme penarikan di lapangan adalah pintu masuk yang sangat terang benderang. Mengejar target PAD adalah keharusan, tetapi jangan sampai dilakukan dengan pola yang abai terhadap kepastian hukum dan justru membebani pedagang kecil dengan dugaan pungutan ganda,” tegas Pebrianto.
Pebrianto mengungkapkan, persoalan tata kelola retribusi pasar tersebut sejatinya pernah dilaporkan secara resmi oleh WRC kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih. Seiring munculnya fakta-fakta baru di ruang publik terkait tidak tercapainya target PAD serta masih berjalannya mekanisme penarikan yang dikeluhkan pedagang, WRC meminta pihak Kejaksaan untuk meninjau kembali laporan tersebut secara objektif dan menyeluruh.
Selain itu, persoalan pengelolaan pasar ini juga telah memiliki pijakan penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), UPTD Pasar, serta pengelola pasar pada 3 Februari 2026 lalu. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 153, fungsi pengawasan DPRD melalui RDP memiliki kekuatan hukum untuk mengevaluasi kebijakan daerah maupun keabsahan Perjanjian Kerjasama (PKS).
Namun, lambannya implementasi kesepakatan RDP di lapangan mendorong WRC untuk terus mengawal persoalan ini bersama Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Sumatera Selatan dengan melengkapi verifikasi lapangan serta menghimpun bukti-bukti materiel tambahan guna memperkuat data awal yang telah terungkap di publik.
Sebagai langkah konkret dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), WRC Unit Kota Prabumulih menyatakan sikap:
* Mendesak Pemerintah Kota Prabumulih dan Disperindag untuk segera membuka secara transparan skema kerja sama dengan pihak ketiga serta mengevaluasi secara menyeluruh penyebab tidak tercapainya target PAD retribusi pasar.
* Meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat segera melakukan audit investigatif atas aliran dana retribusi harian—termasuk hasil uji petik Rp400 ribu per hari—guna memastikan tidak terjadi maladministrasi maupun kebocoran PAD.
* Meminta Kejaksaan Negeri Prabumulih meninjau kembali laporan yang pernah disampaikan WRC terkait tata kelola retribusi pasar, dengan mempertimbangkan perkembangan fakta dan pengakuan resmi pejabat terkait mengenai capaian PAD yang belum memenuhi target.
Melalui rilis ini, WRC mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk terus mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Prabumulih secara objektif dan berimbang.
Red
















