Dua Jalur Pengawasan Membisu hingga 23 November 2026: WRC Desak Inspektorat dan DPRD Prabumulih Buka Status Rp1,98 Miliar Temuan serta 55 Rekomendasi BPK

PRABUMULIH — Hingga Senin (23/11/2026), Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Unit Kota Prabumulih menyatakan belum menerima jawaban tertulis resmi baik dari Inspektur Daerah Kota Prabumulih maupun dari DPRD atau Komisi II DPRD Kota Prabumulih.

Absennya respons resmi dari dua simpul pengawasan tersebut hingga memasuki pekan kedua sejak surat dilayangkan pada 11 November 2026 menguji keseriusan transparansi dan efektivitas pengawasan atas tindak lanjut catatan pemeriksaan keuangan daerah.

Pada 11 November 2026, WRC melayangkan surat permohonan klarifikasi dan informasi bernomor 175/WRC-PBM/KL/XI/SUMSEL/2026 kepada Inspektur Daerah Kota Prabumulih dengan batas waktu penjelasan tertulis paling lambat 10 hari kerja.

Pada hari yang sama, 11 November 2026, Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menyerahkan dokumen kajian serta surat permohonan pengawasan dan telaah hukum kepada pimpinan dan komisi DPRD Kota Prabumulih, termasuk mendesak rapat dengar pendapat bersama instansi teknis untuk memverifikasi bukti setor serta membuka matriks perkembangan tindak lanjut secara terang benderang.

Berdasarkan telaah atas dokumen pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2025 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas LKPD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, WRC mengangkat sejumlah persoalan yang menuntut jawaban terbuka kepada publik:

Tumpukan Rekomendasi Belum Tuntas: Tercatat 55 dari 210 rekomendasi periode 2021–2025 masih berstatus belum sesuai atau belum selesai, termasuk 18 dari 51 rekomendasi khusus Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini menunjukkan masih adanya catatan pemeriksaan yang belum terselesaikan lintas tahun anggaran.

Kekurangan Penyetoran Keuangan Daerah Rp1,98 Miliar Lebih: Dalam LHP BPK TA 2025, akumulasi tiga catatan kekurangan penyetoran mencapai Rp1.987.547.834,41.

Rinciannya meliputi belanja pemeliharaan sebesar Rp277.063.500,00, belanja modal akibat kekurangan volume dan atau ketidaksesuaian kualitas pekerjaan sebesar Rp1.663.069.836,20, serta denda keterlambatan penyelesaian 10 paket pekerjaan sebesar Rp47.414.498,21.

WRC juga mempersoalkan belum adanya Peraturan Kepala Daerah terkait metode penghitungan, penetapan tarif air minum, dan subsidi kepada PDAM Tirta Prabujaya, serta belum tersusunnya rencana dan jadwal penyelesaian utang belanja barang dan jasa pada RSUD Prabumulih melalui mekanisme penatausahaan BLUD.

Pebrianto menegaskan secara lugas bahwa pencantuman angka-angka tersebut merujuk pada data resmi dokumen pemantauan posisi 31 Desember 2025 dan bukan pernyataan atau tuduhan bahwa seluruh nilai temuan belum dikembalikan saat surat dilayangkan. WRC juga menyatakan terbuka apabila pihak terkait telah melakukan proses pengembalian atau tindak lanjut administratif.

Di sisi lain, pemantauan hingga 23 November 2026 tetap mencermati perhitungan batas 10 hari kerja sejak surat diterima oleh Inspektorat maupun mekanisme internal DPRD dan komisi terkait dalam menindaklanjuti surat masuk dan agenda pengawasan. Ketertutupan informasi dan minimnya pembaruan data dinilai memicu pertanyaan publik yang perlu dijawab melalui verifikasi dokumen dan keterbukaan matriks tindak lanjut.

WRC dan redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, penyampaian bukti setor, serta pemutakhiran data secara proporsional dan berimbang kepada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih, DPRD dan Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PDAM Tirta Prabujaya, RSUD Prabumulih, maupun instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik yang berlaku.

 

Red

Tinggalkan Balasan