Pemdes Desa Sinar Rambang Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik Tentang Anggaran

Prabumulih – Buserindonews.Com – salah satu Desa di Kota Prabumulih di duga Tidak Transparan dalam hal melaksanakan kegiatan yang ada di Desanya.

Pasalnya, Pemdes Desa Sinar Rambang ini tidak memasang papan Informasi penggunaan anggaran desa dimana seharusnya tetap terpasang, 15-03-2024,

Seperti yang terpantau Media Online Dan Cetak Buser indonesia, Target Kasus, Tinta Merah Redaksi nampak jelas di kantor Desa Sinar Rambang tidak ada papan informasi anggaran desanya.

“Kami melihat ada beberapa desa yang tidak memasang papan informasi anggaran, dimana yang seharusnya di pasang agar masyarakat bisa tahu apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa,”

Jelas ini sudah mengabaikan UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam …

la menambahkan, “Ada apa desa, dengan Desa Sinar Rambang???
kenapa tidak memasang itu, apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau ada hal lain, ini sepertinya ada dugaan kecurangan,”

Sementara itu, Kepala Desa Sinar Rambang, Indarko ketika ditemui di Kantor kepala Desa sedang berada di kediamannya , dan ketika mau di temui di kediamannya ,
melalui kaur umum mengatakan, dia berada di Pemkot ,
alhasil awak media konfirmasi kaur pembangunan dan mengatakan alasan tidak memasang Baliho Tranparansi anggaran di kantor desanya itu,

“Sudah tidak bisa dipasang lagi, karena sudah habis (akhir tahun) 2023, bendahara saya selalu lupa, tapi yang jelas kami sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, seandainya kita menggunakan dana desa tidak sesuai, tentunya ada temuan,” dan bukan hanya itu terkadang baleho mengganggu ketika di tiup angin ucapnya.

kepala Desa Sinar Rambang terkesan menghindar dan enggan menemui awak media, untuk memberikan Penjelasannya,

Koordinator Liputan Buser Indonesia mengatakan, pemerintahan di Kota Prabumulih seharusnya transparan, “Harusnya tidak boleh ada yang seperti ini,
“tranparansi saja mereka tidak mau pasang,
tentunya kami menduga ini ada indikasi permainan anggaran,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *