Blora ll buserindonews.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Abdullah Aminudin, yang mewakili Dapil 5 Blora-Grobogan, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Blora. Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mewajibkan siswa kelas 5 atau 6 SD dan kelas 8 SMP untuk melakukan kunjungan wisata di daerah Blora.
“Biasanya anak-anak kelas 5 SD atau kelas 2 SMP setiap akan lulus melakukan karya wisata ke Bandung, Bali, atau Yogyakarta. Maksud kami adalah agar mereka tidak perlu ke luar kota, tetapi diwajibkan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Blora,” ungkap Abdullah.
Ia menambahkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, ribuan siswa yang berkunjung dapat menjadi media promosi bagi destinasi wisata di Blora. “Harapannya, ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa bercerita bahwa Blora memiliki destinasi wisata yang menarik,” jelasnya. Seusai rapat di DPRD Blora bulan lalu.
Abdullah Aminudin, mendorong kebijakan yang mewajibkan kunjungan wisata lokal bagi siswa di Kabupaten Blora, termasuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap promosi destinasi wisata di Blora. “Kami ingin kebijakan ini juga mencakup siswa SMA. Namun, karena kewenangan pengelolaan pendidikan SMA ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sifatnya lebih berupa imbauan,” jelas Abdullah Aminudin.
Abdullah menilai, kunjungan wisata ini tidak hanya membantu memperkenalkan potensi wisata lokal kepada para siswa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah. “Dengan adanya ribuan siswa yang berkunjung, ini dapat menjadi promosi yang efektif bagi pariwisata Blora,” katanya.
Ia menambahkan, meski sifatnya hanya imbauan dari Dinas Pendidikan, diharapkan pihak sekolah tetap memberikan dukungan untuk memprioritaskan kunjungan wisata lokal.
Abdullah juga menegaskan pentingnya dukungan keuangan dari tingkat provinsi untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di kabupaten. “Saya di provinsi akan mendukung desa-desa milik kabupaten dengan bantuan anggaran dari provinsi,” ujarnya.
Tahap Awal Pengembangan Pariwisata Blora
Abdullah menyarankan agar Dinas Pariwisata Blora terlebih dahulu mendata ulang semua destinasi wisata yang ada di kabupaten, baik situs sejarah, religi, edukasi, maupun rekreasi. Ia menyoroti bahwa Blora memiliki banyak situs bersejarah seperti Santri Pitu dan makam-makam keramat yang belum mendapat perhatian maksimal.
“Kebijakan bisa dijalankan asalkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memerintahkan kepada Kepala Sekolah SD dan SMP untuk mewajibkan kunjungan wisata ke destinasi yang ada di Blora,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya inventarisasi dan publikasi destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata agar dapat menjadi tujuan wisata yang lebih menarik.
Peran Dinporabudpar dalam Pengembangan Wisata
Saat ditanya tentang peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) dalam mengelola tempat wisata di Blora, Abdullah menyatakan bahwa hal itu sangat terkait dengan anggaran yang tersedia. “Kita tidak bisa menilai sepihak. Kalau anggarannya dipenuhi, programnya juga dipenuhi, saya kira teman-teman di Dinporabudpar sudah berusaha maksimal,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti bahwa prioritas pembangunan di Blora saat ini masih banyak difokuskan pada infrastruktur jalan.
Pentingnya Dukungan Anggaran dan Konsep Pengembangan
Abdullah Aminudin menyatakan siap untuk memberikan dukungan anggaran yang lebih besar bagi Dinporabudpar, namun dengan catatan bahwa harus ada konsep yang jelas dalam pengembangan pariwisata. “Jangan sampai hanya sekadar dibangun, tetapi kemudian mati. Harus ada dukungan dan kerjasama lintas sektor,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan konsep pasar seni yang bagus namun belum terealisasi secara maksimal sebagai contoh pentingnya dukungan konseptual dan finansial dalam pengembangan destinasi wisata di Blora.
(Angga)
