Tanah Bumbu KALSEL || buserindonews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) kembali meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah capaian terbaik Pemkab Tanbu, karena secara berturut-turut sudah 10 mencapai prestasi WTP. ,Pada Jumat (12/05/2023).
Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan hingga pencapaian prestasi WTP tersebut.
Alhamdulillah, berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, semua berkat dukungan seluruh pihak dan kami tentu siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK Kalsel,” kata Zairullah Azhar, Kamis (10/05/2023).
Saat menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru, Selasa (08/05/2023), Zairullah Azhar menegaskan akan terus mempertahankan opini tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, Rahmadi mengatakan, LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
Ada dua laporan yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
Disebutkannya, pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD dari sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP, ” jelasnya,Pada Jumat (12/05/2023).
Dikatakan Rahmadi, meski meraih opini WTP, tetapi BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan yang harus jadi perhatian.
“Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemda,” pungkasnya.
( Edy : BUSER INDONESIA -Tim Media ).
