Beranda Daerah Diduga Dana Desa di Jadikan Ajang Korupsi LSM LAKRI Angkat Bicara

Diduga Dana Desa di Jadikan Ajang Korupsi LSM LAKRI Angkat Bicara

Muara Enim|  buserindonesia – Pada tahun 2015, dana desa sudah dialokasikan dari anggaran APBN, yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, namun hingga saat ini berbagai masalah dan temuan dari lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat desa. Berbagai keluhan dan temuan atas penggunaan anggaran masih menjadi persoalan. Salah satunya di desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Penggunaan anggaran dana desa Pedataran Kecamatan Gelumbang tahun 2018 s/d 2020 yang lalu, ada persoalan yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Hal ini didapatkan atas informasi dari  masyarakat, berdasarkan penggunaan anggaran dana desa tahun 2018 s/d 2020, sehingga informasi ini diduga ada banyak penyimpangan. 25/06/2021

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Muara Enim LSM LAKRI, Feri fadli menurutnya di tahun 2018, dugaan penyimpangan belanja usaha press batako senilai 150 juta lebih, Gudang desa dan pembangunan gedung pengolahan sampah beserta  pengadaan mesin pengolahan sampah senilai 200 juta tidak sesuai dengan realisasinya. Di tahun 2019 dugaan mark up belanja kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dengan total belanja 428 juta, belum lagi belanja pemeliharaan sumber air bersih milik desa yang menelan anggaran senilai 120 juta, pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa dengan total 295 juta sangat dipertanyakan antara bangunan dan dana belanjanya, diduga ada indikasi dugaan tindak korupsi.

untuk realisasi belanja pada tahun 2020, diantaranya pengadaan masker senilai 15 juta , belanja penanganan covid 142 juta yang diduga mark up untuk belanja anggaran tersebut,  Bumdes sebesar 12 juta, pembinaan karang taruna sebesar 5 juta rupiah, pengembangan sistem informasi desa 5 juta rupiah menjadi pertanyaan besar bagi masyarakatnya. ada yang menjadi sorotan masyarakatnya salah satunya yaitu pembangunan peningkatan Gedung prasarana kantor desa yang menelan dana sebesar 110 juta diduga fiktif mengingat tidak ada pekerjaan yg menelan dana sebesar ini untuk pembangunan kantor desa Pedataran Kec. Gelumbang di tahun 2020.

Saat awak media mengkonfirmasi melalui via handphone, Kepala desa Pedataran Eka Budianto menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di desa Pedataran sudah dilaksanakan semua, lanjutnya nanti akan saya kirimkan melalui whatsappfoto Gedung pengolahan sampah di desa pedataran, namun hingga berita ini diterbitkan foto gedung pengolahan sampah yang dimaksud belum jg dikirimkan .

Ungkap salah satu masyarakat Desa Pedataran, mengatakan bahwa pada tahun 2020 yang lalu masyarakat sempat berdemonstrasi di depan kantor kepala desa, mengingat kades pedataran saat itu hanya mengalokasikan dana BLT yang tidak sampai 50 Keluarga penerima manfaat, namun setelah masyarakat berdemonstrasi akhirnya kepala desa menambah daftar penerima BLT sesuai dengan alokasinya. kami Bingung dengan pengelolaan dana desa yang carut marut dan tidak transparan, diduga banyak yang tidak sesuai antara dana yang digelontorkan dengan hasil realisasinya” paparnya.

Atas keterangan tim LAKRI kabupaten Muara enim, saat kami turun ke lapangan menjumpai bidan desa (mh) di desa pedataran, anggaran dari dana desa selama 1 tahun untuk kegiatan polindes/kesehatan desa sebesar 23 juta lebih, namun alokasi dana yg diketahui oleh bidan desa pada tahun 2020 hanya sebesar 3 juta rupiah sedangkan ditahun 2019 menerima 5 juta rupiah.

Menurut Feri Fadli ketua LSM LAKRI Kabupaten Muara enim Itu ada indikasi dugaan penyimpangan  penggunan dana desa, seperti pembangunan kantor desa yang diduga belum jelas dan pembangunan jalan desa dengan dugaan tidak sesuai bestek, sebab bahkan  kegiatan polindes/kesehatan desa yang menjadi persoalan, sementara di dokumentasi dana Desa pedataran dari kemendes tercatat dana realisasi yang ratusan juta rupiah,  kemana uangnya itu,” tegasnya.

“Kami tim LSM LAKRI akan menindak lanjuti perihal tersebut, agar penggunaan dana desa dapat dipertanggung jawabkan. kepada pihak pihak yang terkait kami berharap serius dan mengusut tuntas jika ada temuan maupun laporan dari masyarakat agar penggunaan dana desa benar benar dilaksanakan yang adil, sesuai harapan dan pemimpin bangsa dan masyarakat, ungkapnya.

Harapan kita ke pihak terkait untuk memeriksa kembali di semua penggunaan anggaran mulai dari 2017, 2018, 2019, 2020 sebut Ketua LSM LAKRI Kabupaten Muara enim. Demi mewujudkan penggunaan dana APBN dan APBD yang bersih dari korupsi dan transparansi, pungkasnya.

Reporter, Edi Sanjaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Kodim 1022 Siapkan 2000 Anggota Sambut Kedatangan Presiden Jokowi ke Tanah Bumbu.

  KALSEL - TANAH BUMBU || buserindonews - Kesibukan Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu menjelang kunjungan Presiden RI ke Tanah Bumbu, agenda peresmian pabrik Bio Disel...

Back To Basics : Tugas Fungsi Pemasyarakatan Kalapas Cikarang Berikan Penguatan Pada Jajaran Pengamanan

Buserindonews.com Kabupaten Bekasi -  15 Oktober 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang lakukan “Back To Basic”  Penguatan terkait Tugas dan Fungsi, Pemasyarakatan kepada seluruh Jajaran Pengamanan...

Belasan Siswa MTs Cijantung Ciamis Tenggelam di Sungai Cileueur

Ciamis // buserindonews.com – (BI) Pada hari Jum'at 15 Oktober 2021 jam 18.30 Wib s/d selesai bertempat di sungai Cileueur Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten...

Kapolres PALI Hadiri Kegiatan Pembinaan Ormas

  Pali || buserindonews.com - Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triyadi,S.I.K Menghadiri kegiatan Dialog Dalam Rangka Pembinaan Ormas Kabupaten PALI Tahun 2021 untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan...

Recent Comments