Blora ll buseridonews.com – DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Blora, Jumat (14/8/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Blora H. Mustopa, Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah legiun veteran dan purnawirawan TNI-Polri.
Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pidato pengantarnya menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar agenda konstitusional, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekadar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta,” ujar Muzani.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan berbagai daerah, bahasa, dan suku dalam satu tekad untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Setelah rangkaian pidato pengantar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat kembali sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan negara dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo mengatakan, selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahannya, pemerintah telah mengambil dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Menurut Presiden, sejumlah kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, di antaranya di bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Salah satu capaian yang disoroti adalah swasembada pangan. Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga disebut berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen setelah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk. Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui penerapan B50 dan tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026.
Selain pangan dan energi, Prabowo juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hilirisasi, reformasi BUMN, serta berbagai program perlindungan sosial dan pelayanan publik.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Presiden. Menurutnya, pembangunan merupakan kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
“Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan sejumlah kinerja lembaga negara. DPR RI disebut telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
DPD RI juga disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi yang menjadi bahan dialog dengan pemerintah dan masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027.
Di bidang hukum, Presiden menyampaikan capaian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prabowo menyebut Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas 99,54 persen. Sementara BPK disebut berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025.
Presiden juga menyoroti peningkatan remunerasi hakim. Untuk hakim junior, penghasilan disebut mengalami kenaikan hingga 280 persen.
Di bidang ekonomi, Prabowo menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 disebut mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin,” ujar Prabowo.
Dari Kabupaten Blora, pelaksanaan rapat paripurna tersebut menjadi bentuk partisipasi lembaga legislatif daerah dalam mengikuti agenda kenegaraan sekaligus menyimak arah kebijakan pemerintah pusat.
Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu berjalan seiring dengan kebijakan nasional, dengan tetap menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Angga
