Gas LPG Bersubsidi Harga Jauh Lebih Mahal dari Yang Tertera di Plang

Purwakarta (BI) – Warga Desa Situ sebut saja Ny. Mawar bukan nama sebenarnya. Senin (24/2/2020)  kepada media ini di Purwakarta mengatakan, harga gas bersubsidi mahal kalau belinya mahal, namanya jualan pasti ingin untung, maunya normatif sesuai aturan, tapi kalau diatasnya sudah mahal atau tidak sesuai semestinya ke bawahnya juga tidak akan sesuai aturan yang telah ditentukan.

“Hal demikian silahkan telusuri tanya-tanya pihak-pihak yang terkait, kalau mereka tidak bersalah kebanyakan tidak mungkin menghindar dengan berbagai alasan,” ungkap Mawar.

Lanjutnya, tidak semua pangkalan dari pagi sampai sore, ada juga begitu datang turun tabung isi, naik tabung kosong pangkalan langsung tutup. Masih ada juga di Purwakarta halaman ruko orang dianggap pangkalan sekedar untuk turunkan tabung isi, naikan tabung kosong. Tidak semua warga kebagian cepat untuk beli, terpaksa warga beli di warung-warung dengan harga lebih mahal.

“Begitu pula dengan motoris yang jual mahal karena harus mengeluarkan biaya untuk transport,  banyak dirasa warga membantu bagi yang tidak sempat nongkrong atau membeli di pangkalan,” jelasnya.

Aturan bagus fakta amburadul masing-masing dengan pendapatnya, yang penting suka sama suka daripada tidak kebagian atau tidak ada gas untuk masak. Lagi-lagi pengawasan dan pelayanan yang tidak maksimal.

Maraknya penjualan Gas melon 3 Kg bersubsidi Pemerintah harga jauh melambung dari SK Bupati sesuai yang tertera di Plang suatu pangkalan seperti terbiasa mengambil keuntungan dari Program untuk warga miskin dengan berbagai alasan, mulai kesepakatan untuk transport supir, harga berlapis dari pihak-pihak tertentu karena jasa atau kesepakatan tertentu.

Penjualan dengan syarat dari perorangan atau terkait pribadi tertentu seperti virus semakin hari bertambah peminat keuntungan dari penjualan yang kurang pengawasan atau kebiasaan pendukung munculnya oknum baru seolah tidak terbendung.

Jangan menyalahkan pihak tertentu yang jelas pengawasan dan sangsi kurang tegas, siapa yang tidak suka untung, kalau biasa ambil kesempatan mendapat untung dari program yang sangsinya tidak menyeluruh untuk para oknum, ya ibarat judi.

Pantauan media ada pangkalan-pangkalan berbenah lebih baik, meningkatkan pelayanan atau harga lebih mendekati sesuai SK Bupati ada juga sesuai SK Bupati.

Kembali kepada nurani masing-masing, tanpa perintah mereka dengan kesadaran memperbaiki cara bisnisnya. Mengurangi beban petugas dan sadarnya untuk berupaya lebih baik cara indah bagi penjual dan pembeli.

“Pemerintah akan lebih berkualitas dengan bantuan dan patuhnya warga masyarakat pada aturan yang telah ditetapkan, pihak Balinmas terkait sulit ditemui atau dihubungi, hanya staf inisial TTG yang bisa dihubungi melalui selulernya yang hanya bisa mengatakan silahkan ke Pak Ansori, itu bukan kapasitas untuk menjawab,” ungkapnya. *(Lela/Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *