Buserindonews.Com – Palembang – Kami dari DPD KSPSI Prov. Sumatera Selatan sehubungan Terbitnya PP 21/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan ini menolak Tegas dengan terbitnya program/Aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat ini.
Karena ini program sangat tidak jelas, aplagi belum lama ini bermasalah juga hal yang sama seperti Kasus Jiwasraya dan Assabri.Kamis (06/6/2024)
Kita tahu, tidak semua pekerja iini belum memiliki rumah. Saat ini ada yg telah memiliki rumah pribadi bahkan ada yg sudah kredit rumah melalui KPR, jadi jangalh diwajibkan.
Jangan terkesan pemerintah saat ini mencari celah untuk menghimpun dana atas kebocoran anggaran APBN, ini kuat dugaan kita.
Toh jelas-jelas program ini ditolak oleh unsur pekerja/buruh dan pengusaha.
Saat ini kami masih konsolidasi dengan Pengurus dan anggota SPSI disetiap tingkatan serta konsolidasi antar serikat pekerja/serikat buruh se-Sumsel untuk melakukan Aksi UNJUK RASA / DEMONSTRASI menolak PP tentang TAPERA dan menolak UU CIPTA KERJA.
Kami juga masih nunggu instruksi dari DPP KSPSI Pusat.
Rencana kami akan turun serentak se- Indonesia, aksi yg sama di Pusat , ibukota provinsi dan ibukota kabupaten untuk menyuarakan ini.
Kami berharap pemerintah pusat jangan tuli dan buta mendengar Aspirasi dan jeritan pekerja yang bagian dari Rakyat ini.
Jangan dengarkan aspirasi dari oknum2 tertentu.
Saat ini pekerja sudah banyak potongan-potongan gaji untuk iuran BPJS Ketenaga kerjaan, BPJS Kesehatan dll, ini mau ditambahi lg.
Kami melihat TAPERA ini adalah Tambahan Penderitaan Rakyat.
Berikanlah opsi untuk pekeerja ikut TAPERA atau tidak, jangan jadikan kewajiban yang muaranya nanti mau pencairan uang saat pensiun susah & dana TAPERA entah kemana.
Di katakan Oleh Cecep Wahyudin, SP.
Sekretaris DPD KSPSI Sumsel sekaligus Ketua PD FSP.PP-SPSI Sumsel.Saat di konfirmasi oleh Buser Indonesia Melalui Via WhatsApp
Salam,
CECEP WAHYUDIN, SP.
Ketua PD FSP.PP-SPSI Sumsel / Sekretaris DPD KSPSI Sumsel
