Tanah Bumbu KALSEL || buserindonews.com,
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, para Bupati dan Walikota se-Kalsel, SKPD provinsi, instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, serta berbagai organisasi yang bergerak di bidang kebencanaan.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menekankan urgensi sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla yang semakin mengkhawatirkan di musim kemarau. Ia juga menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, menyusul dua kabupaten/kota yang lebih dulu menetapkan status serupa.
> “Kita harus memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah rawan, dan mendorong kerja sama lintas sektor agar penanggulangan karhutla bisa dilakukan secara efektif dan cepat,” tegas Gubernur.
Beberapa poin penting yang menjadi hasil rakor di antaranya adalah kewajiban setiap desa untuk memiliki minimal satu unit alat pemadam kebakaran, serta larangan keras membuka lahan dengan cara membakar. Seluruh pihak juga diminta untuk fokus pada langkah-langkah preventif agar bencana bisa dicegah sejak dini.
Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Pelaksana BPBD, H. Sulhadi, hadir mewakili Bupati Andi Rudi Latif. Ia mengungkapkan bahwa Tanah Bumbu telah menyiapkan berbagai strategi antisipatif yang menyasar wilayah-wilayah paling rawan.
> “Kami sudah menggelar rapat koordinasi bersama Muspida, melakukan pelatihan dan simulasi bagi 90 relawan, serta membentuk Posko Pusdalops sebagai pusat komando penanganan bencana,” ujar Sulhadi.
Tak hanya itu, Pemkab Tanah Bumbu juga membangun embung di desa rawan karhutla dan membuat sekat bakar untuk meminimalkan risiko penyebaran api saat terjadi kebakaran.
Rakor ini menjadi momen strategis untuk menyatukan langkah dan menyusun strategi komprehensif berbasis data potensi kerawanan dari masing-masing daerah. Para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi aktual dan tantangan di wilayahnya, agar penanganan karhutla bisa dilakukan secara terarah dan terpadu.
Melalui forum ini, semangat kolaborasi dan kesiapsiagaan terus digaungkan demi melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman bencana yang tak mengenal kompromi.
( Edy-BUSER INDONESIA-tim media ).
