Beranda Daerah Pjs Bupati Karawang Diminta Evaluasi Kebijakan Plt Kadinkes Yang Mengharuskan Biaya Swab...

Pjs Bupati Karawang Diminta Evaluasi Kebijakan Plt Kadinkes Yang Mengharuskan Biaya Swab Test Pada Pasien Operasi

Kabupaten Karawang BI-Banyaknya keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) atas adanya pungutan biaya yang di lakukan oleh pihak Rumah Sakit (RS) membuat pasien yang berobat bertambah sulit. Apa lagi di saat situasi Pandemi Covid – 19 seperti sekarang ini, di mana perekonomian masyarakat sedang benar – benar lesu.

Ironisnya lagi, perihal beban biaya Rapid Test terhadap pasien tidak hanya di lakukan oleh rumah sakit atau klinik swasta yang memiliki kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saja, tapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang pun berdasarkan kebijakan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) mengharuskan setiap pasien yang akan menjalani tindakan operasi di lakukan Swab Test dengan biaya yang di bebankan kepada pasien senilai Rp 900 ribu.

Sementara berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Nomor : 735/IBI/PP.PERSI/IV/2020 pada tanggal 24 April 2020 dan adanya urun biaya di luar ketentuan adalah hal yang tidak di perkenankan, dan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (4a) pada naskah perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit, tentang kewajiban rumah sakit untuk tidak melakukan pungutan biaya tambahan di luar ketentuan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik dan sosial, Andri Kurniawan pada saat di minta pendapatnya oleh kalangan awak media mengungkapkan, bahwa beban masyarakat semakin bertambah di tengah – tengah sulitnya perekonomian akibat wabah Virus Corona.

“Kadang saya tidak habis pikir terhadap kebijakan rumah sakit atau klinik sebagai mitra BPJS Kesehatan yang mewajibkan pasien untuk melakukan Rapid Test dan Swab Test. Padahal sudah ada naskah perjanjian antara PERSI dengan BPJS Kesehatan yang tidak membolehkan atau melarang adanya biaya tambahan di luar BPJS. Tapi kok masih berani – beraninya menabrak perjanjian tersebut?”, Kesalnya.

“Dan yang membuat saya lebih heran lagi, Dinkes Karawang juga membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin terbebani, khususnya masyarakat miskin. Padahal yang namanya RSUD ini merupakan rumah sakit plat merah.”, Tandas Andri.

“Ya memang patut kita sadari, Covid – 19 ini sangat berbahaya, dan keselamatan tenaga medis pun perlu untuk menjadi prioritas. Tapi apa kah tidak ada langkah kebijakan lain yang sekiranya tidak menjadi beban masyarakat? Kan bisa saja untuk biaya Rapid Test dan Swab Test di back up oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang teralokasikan di Biaya Tak Terduga (BTT) penanganan Covid.”, Sarannya.

“Setahu saya untuk BTT hasil dari refocusing anggaran Tahun 2020 masih ada? Saya pikir tidak ada salahnya BTT tersebut di alokasikan untuk Swab Test dan Rapid Test pasien di rumah sakit, pakai saja uang tersebut. Adanya refocusing anggaran memang untuk mengantisipasi serta mengatasi pandemi. Sehingga tidak membebankan masyarakat yang kondisinya sedang sulit.”, Pinta Andri.

“Untuk itu saya meminta kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, agar mengevaluasi kebijakan Plt Kadinkes Karawang. Kemudian saya pun meminta kepada BPJS Kesehatan Karawang agar segera menegur rumah sakit atau klinik yang membebankan biaya Rapid Test terhadap pasien. Apa lagi sampai adanya pengaduan secara tertulis dari masyarakat kepada BPJS Kesehatan.”, Tegasnya.

“Jika dalam waktu dekat ini tidak ada langkah konkret, maka saya akan mengajak beberapa unsur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk melakukan audiensi dengan Pjs Bupati Karawang, Dinkes Karawang, RSUD Karawang dan BPJS Kesehatan Karawang.”, Pungkasnya.( Nung )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Kodim 1022 Siapkan 2000 Anggota Sambut Kedatangan Presiden Jokowi ke Tanah Bumbu.

  KALSEL - TANAH BUMBU || buserindonews - Kesibukan Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu menjelang kunjungan Presiden RI ke Tanah Bumbu, agenda peresmian pabrik Bio Disel...

Back To Basics : Tugas Fungsi Pemasyarakatan Kalapas Cikarang Berikan Penguatan Pada Jajaran Pengamanan

Buserindonews.com Kabupaten Bekasi -  15 Oktober 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang lakukan “Back To Basic”  Penguatan terkait Tugas dan Fungsi, Pemasyarakatan kepada seluruh Jajaran Pengamanan...

Belasan Siswa MTs Cijantung Ciamis Tenggelam di Sungai Cileueur

Ciamis // buserindonews.com – (BI) Pada hari Jum'at 15 Oktober 2021 jam 18.30 Wib s/d selesai bertempat di sungai Cileueur Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten...

Kapolres PALI Hadiri Kegiatan Pembinaan Ormas

  Pali || buserindonews.com - Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triyadi,S.I.K Menghadiri kegiatan Dialog Dalam Rangka Pembinaan Ormas Kabupaten PALI Tahun 2021 untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan...

Recent Comments