Blora ll buserindonews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 melalui kegiatan sarasehan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli sebagai narasumber, dengan mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dan subtema “Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden.”
Dalam paparannya, Jazuli membuka diskusi mengenai perbedaan mendasar antara media arus utama dan media sosial (medsos) yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Ia menilai, saat ini banyak media yang beroperasi tanpa struktur redaksional yang jelas sehingga sulit dibatasi.
“Kita belum bisa membatasi itu. Namun, kita bisa memproses semua laporan masyarakat terhadap produk jurnalistik. Kita punya KEJ (Kode Etik Jurnalistik), apakah pemberitaan itu melanggar atau tidak,” jelasnya.
Jazuli juga mengungkapkan meningkatnya praktik jurnalistik yang dinilai tidak profesional. Hal itu tercermin dari lonjakan aduan masyarakat ke Dewan Pers. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 600 aduan, sementara pada tahun 2025 meningkat tajam menjadi 1.270 aduan.
“Dari 1.270 aduan tersebut, mayoritas berasal dari media online. Sekitar 85 hingga 90 persen hasil analisis Dewan Pers menunjukkan pihak teradu atau medianya yang bermasalah,” beber Jazuli.
Ketua PWI Kabupaten Blora, Heri Purnomo, mengatakan kegiatan sarasehan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat profesionalitas insan pers, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi.
“Bangsa kuat artinya jika pers sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan memajukan ekonomi serta memperkuat bangsa,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pers di daerah dan mencari solusi bersama agar jurnalis semakin berdaya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Harapan kami, melalui diskusi ini permasalahan pers di Blora bisa dibahas dan mendapat pencerahan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers.
Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus pengawal kinerja pemerintahan, selain membantu penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Kami sangat terbantu. Pers bukan hanya kontrol sosial, tetapi juga kontrol kinerja kami dan pemerintah. Informasi dan edukasi kepada masyarakat bisa sampai berkat rekan-rekan pers,” katanya.
Ia berpesan agar insan pers terus menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang faktual dan berimbang.
“Kepercayaan masyarakat tergantung dari apa yang kita sampaikan, tentunya fakta yang seimbang dan sesuai kenyataan,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustofa, menambahkan bahwa hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan wartawan selama ini telah terjalin harmonis, termasuk dalam mendukung fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Pemberitaan media mampu mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik, seperti infrastruktur jalan hingga evaluasi program pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, menyampaikan bahwa Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik melalui pembangunan sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID di tiap OPD kini berada dalam satu komando Dinas Kominfo. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri dalam merespons isu,” jelasnya.
Ia juga mengajak insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta menjadi jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks.
“Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari membangun Blora dengan narasi positif dan menjadi kontrol sosial yang konstruktif,” tandasnya.
(Angga)
