Minggu, Oktober 24, 2021
Beranda Daerah SDN 1 Kutapohaci Diduga Tidak  Menerapkan Dana Pemeliharaan Gedung Sekolah.

SDN 1 Kutapohaci Diduga Tidak  Menerapkan Dana Pemeliharaan Gedung Sekolah.

Kabupaten Karawang | Buserindonews – Bantuan Dana BOS yang diturunkan pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), tujuannya untuk memenuhi standar layanan, minimal proses kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan dasar khususnya di bidang sarana dan prasarana.

SDN 1 Kutapohaci yang berada di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dana BOS setiap tahunnya, namaun sangat disayangkan informasi yang beredar di seputar sekolahan sarana dan prasarana di sekolah ini sangat memprihatinkan .

Saat awak media  mendatangi Kepala Sekolah Hasan  SDN 1 Kutapohaci ketika mau di konfirmasi terkait dana BOS tapi tidak memberikan keterangan jelas alasannya sibuk.kamis,01/04/2021

Lanjut,Ketika melihat bangunan sekolah yang sangat memperhatinkan dengan bangunan sekolah sudah pada rusak baik itu pelafon, tembok pada rusak keramik juga sudah pada rusak bahkan cat pun sudah pada luntur luntur ,padahal setiap per triwulan pencairan juga ada untuk biaya pemeliharaan dari dana BOS tersebut, Namun sangat disayangkan ini tidak ada realisasinya sama sekali.

Padahal sudah dijelaskan dalam Permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang Petujuk teknis JUKNIS Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler tahun 2021 itu sudah jelas anggaran dari pemerintah pusat maupun kabupaten (APBN/APBD)

Bahkan dari salah satu sumber yang mengatakan papan informasi bos itu tidak ter pasang seharusnya papan informasi itu wajib di pasang biar pada tahu salah satunya orang tua murid maupun para media atau ( LSM ) lembaga suwadaya masyarakat yang hak memantau anggaran tersebut Yang mana dikatakan dalam UNDANG UNDANG NO 14 Tahub 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik KIP dan Undang Undang No 28 tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 6 Juni 2010, terdiri dari 7 Bab dan 51 Pasal.

PP 53 Tahun 2010 ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Kami selaku awak sangat menyenangkan bahwa kepala sekolah SDN 1 kutapohaci itu tidak efektif dalam menggunakan dana BOS. ( Muklis Hidayat )

RELATED ARTICLES

Ajun Angkat Bicara Terkait Pemberitaan Dirinya Mengancam Menggunakan Preman.

  Palembang || buserindonews.com- Melalui Kuasa Hukumnya Benny Murdani, dia mengatakan pemberitaan tersebut tidaklah benar. Bahkan terkesan mengada-ada. “Beritanya sudah tidak objektif lagi. Tetapi sudah subjektif, karena...

Masyarakat Tanjung Kurung Sangat Resah Adaya Tanggul Proyek Yang Diduga Menggangu Aktifitas Nelayan Setempat

  Banyuasin || www.buserindonews.com-Terkait proyek revitalisasi Danau Desa Tanjung Kurung yg menuai protes warga masyarakat khususnya para nelayan yg merasa terganggu atas pengerjaan proyek ini...

Polres Purwakarta Berinovasi Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dengan Sistem Drive Thru.

  Purwakarta || buserindonews.com - Upaya mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 kepada warga Kabupaten Purwakarta, berbagai upaya dilakukan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta. Kali ini, Polres Purwakarta...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ajun Angkat Bicara Terkait Pemberitaan Dirinya Mengancam Menggunakan Preman.

  Palembang || buserindonews.com- Melalui Kuasa Hukumnya Benny Murdani, dia mengatakan pemberitaan tersebut tidaklah benar. Bahkan terkesan mengada-ada. “Beritanya sudah tidak objektif lagi. Tetapi sudah subjektif, karena...

Masyarakat Tanjung Kurung Sangat Resah Adaya Tanggul Proyek Yang Diduga Menggangu Aktifitas Nelayan Setempat

  Banyuasin || www.buserindonews.com-Terkait proyek revitalisasi Danau Desa Tanjung Kurung yg menuai protes warga masyarakat khususnya para nelayan yg merasa terganggu atas pengerjaan proyek ini...

Advokat Perusahaan Tambang Bunati Angsana Kalsel di Bacok Orang Tak Dikenal.

  TANAH BUMBU-KALSEL || buserindonews -Kejadian seorang Advokat di bacok tersebut di Lokasi berada di Desa Bunati Angsana, Tanbu, Kalsel pada sekira pukul 17.45. Informasi sementara,...

Perayaan Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 :  Kementerian Hukum Dan Ham Serahkan 1000 Bingkisan Pada  Pasien Wisma Atlet

Buserindonews.com Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti sosial dengan tema “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham” dalam rangka perayaan Hari...

Recent Comments