Majalengka || buserindonews.com – Sejumlah Warga ,Desa Cibogor , Kecamatan Ligung , Kabupaten Majalengka , Propinsi Jawa Barat, yang tidak kebagian BLT desa di tahun 2022 protes pada pemerintah Desa, Kamis 28/4/2022.
Mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam program Bantuan bagi Warga terdampak yang terdampak Covid19 ini, pihak pemerintah desa dinilai tebang pilih dalam melakukan pendataan.
Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya berharap adanya Sosialisasi dan Survei dulu sebelumnya sehingga warga dapat mengetahui kriteria seperti sekarang ini,yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa ini.
“Hal ini perlu dilakukan supaya jangan sampai terjadi seperti sekarang ini, yang dinilai berhak menerima hanya gigit jari, sedangkan yang dinilai tidak layak mendapatkan justru, malah menerima bantuan uang tunai tersebut”, Cetusnya dia pada media , Kamis 28/4/2022.
Hal sama disampaikan warga lainnya bahwa BLT Dana Desa sasarannya tidak tepat ,bahkan dia menyebut yang kedekatan dengan kepala desa dan saya mohon minta keadilan nya terkait bantuan BLT Dana Desa.
Warga yang mampu secara ekonomi justru mendapat bantuan, sementara warga yang miskin yang lebih layak malah tidak memperoleh bantuan, “terangnya.
Sementara itu, menanggapi apa yang disampaikan sejumlah warga ,Riki selaku kepala desa Cibogor menjelaskan pada awak media melalui WhatsApp nya, Menurutnya, masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa, datanya berdasarkan Musdes dengan para pihak lembaga desa BPD dan tokoh masyarakat.
Dari hasil musyawarah jumlah penerima manfaat sebanyak 112 KPM , terhitung dari bulan Januari, Pebruari dan Maret, sebesar 900 ribu rupiah.
Terkait adanya tudingan tebang pilih oleh warga yang tidak dapatkan bantuan tersebut ,itu dari hasil pendataan pihak RT RW, adapun warga menyampaikan bahwa saya tebang pilih itu tidak benar.
“Ya intinya emang masyarakat maunya ingin dibagi rata sedangkan kuota hanya 120, Maka dari itu, kamipun paham adanya masyarakat Pro kontra dan saya memaklumi selaku kepala desa, sedangkan saya baru menjabat satu tahun, masyarakat pun masih menilai seperti itu.
Adapun warga yang mengeluh ingin mendapatkan silakan saja ke desa dengan catatan belum pernah terima bantuan program-program lainnya, “imbuhnya kades Riki. ( key )
