Diduga Merampas Tanah Rakyat PT PLN Persero Diminta Membongkar Bangunan SUTET

  • Bagikan

SEMARANG || buserindonews.com – Upaya warga Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang yaitu Ibu Yatimah Padimin untuk mendapatkan haknya atas ganti rugi tanah kepemilikan yang sah pada Jum’at, 29 Oktober 2021 menemui jalan buntu.

Keluarga Yatimah beberapa kali kirim somasi kepada pihak PT. PLN Unit Pelaksana Transmisi yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman KM. 23 kompleks PLN Gedung C Ungaran – Kab. Semarang namun balasan surat atas somasi tersebut sangat mengecewakan. Isi surat balasan somasi yang ditanda tangani oleh Manager Unit Pelaksana Transmisi PLN Ungaran-Kab. Semarang Titi Murdiyati adalah “Perolehan tanah yang berlokasi di kelurahan Mangunharjo kecamatan Tembalang kota Semarang yang diperuntukkan untuk Tapak Tower T.42 SUTT 150 KV Tambaklorok – Ungaran sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki alas hak yang sah”,  namun ketika diminta bukti kepemilikannya, PLN tidak bisa menunjukkan.

Sesuai peraturan Undang-undang Nomer 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT. PLN ( Persero ), bahwa PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberikan prioritas pertama melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang mana sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

PLN berhak melaksanakan haknya seperti menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah menggunakan tanah milik orang dalam usaha penyediaan tenaga listrik termasuk tiang listrik. Untuk itu, PLN harus memberikan ganti rugi atas hak tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi dibayarkan oleh PLN sebagai pemegang hak izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Itikad baik dari keluarga Yatimah bertabayyun dengan Manager Unit Pelaksana Transmisi PT. PLN Ungaran – Kab. Semarang Titi Murdiyati untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik mengatasi permasalahan inipun tidak pernah dilakukan oleh pihak PLN.

PT. PLN ( Persero ) membangun Tapak Tower T.42 SUTT 150 KV pada tahun 1985 padahal Yatimah Padimin telah memiliki Surat Letter C dari tahun 1984 dari orang tuanya dan telah di sertifikatkan pada tahun 1997. Sampai saat inipun SHM No. 00967 tahun 1997 atas nama Yatimah Padimin tersebut belum pernah berubah.

Ibu Yatimah juga membuat Surat Pernyataan bahwa dari tahun 1984 hingga tahun 2021 belum pernah sama sekali berhubungan dengan pihak PLN terkait ganti rugi berupa sewa atau menjual tanah atas berdirinya Tapak Tower T.42. SUTT 150 KV.

Kepada awak media cetak dan online BUSER INDONESIA, keluarga Yatimah yang diwakili oleh anaknya yaitu Suyatno mengatakan bahwa pernah ada karyawan dari pihak PLN dari Tambaklorok Semarang yang mendatangi kerumahnya untuk survey atas \keberadaan tapak tower dan sempat menanyakan harga tanah di wilayah Mangunharjo Semarang sesuai NJOP, tapi tidak ada tindak lanjut berikutnya dari pihak PLN.

Asisten Manager PLN Unit Pelaksana Transmisi Hendi dan Staff Nova ketika ditemui oleh pihak keluarga Yatimah di Pos Satpam PT. PLN Ungaran mengamini bahwa benar yang datang ke lokasi Tapak Tower di Mangunharjo Semarang adalah benar karyawannya dan meminta waktu kepada pihak Yatimah selama 2 minggu untuk mengecek apakah pernah memberikan ganti rugi atau belum agar jangan sampai terjadi double anggaran.

Namun setelah ditunggu oleh pihak keluarga Yatimah selama 2 minggu ternyata pihak PLN tetap tidak dapat menunjukkan data atau bukti ganti rugi atas kepemilikan perolehan tanah untuk Tapak Tower T.42 SUTT 150 KV tersebut. Bahkan pihak PLN yang diwakili oleh Hendi menyarankan kepada pihak Ibu Yatimah Padimin untuk menggugat PLN saja.

Pihak Yatimah menginginkan musyawarah agar proses permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan sila ke 4 dan ke 5 dalam Pancasila.

Karena somasi terakhir yang dilayangkan oleh pihak keluarga Yatimah tetap tidak diindahkan pihak PLN maka pihak Yatimah meminta kepada PT. PLN Unit Pelaksana Transmisi Ungaran-Kab. Semarang untuk membongkar bangunan Tapak Tower T.42. SUTT 150 KV tersebut sebab akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

Untuk yang kedua kali pihak PT. PLN yang diwakili oleh AsMen Hendi mengatakan bahwa keputusan berada di kantor pusat PT. PLN Bandung dan meminta Yatimah sebagai pemilik tanah yang sah menggugatnya lewat pengadilan.

Apakah perusahaan sebesar dan sekelas PLN ( BUMN ) dalam menyelesaikan masalah
dengan rakyat harus menyakiti hati nurani, padahal mereka juga yang membiayai uang rakyat.

( PR / Red )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Buser Indonesia