KUMAI || buserindonews.com – Ketegangan terjadi di kawasan Sungai Batu, RT 09, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rabu (11/11/2026). Sejumlah warga berselisih dengan sekelompok orang menyusul keberadaan alat berat jenis ekskavator yang beraktivitas di kawasan yang diklaim warga sebagai hutan adat.
Warga menolak aktivitas tersebut karena kawasan Sungai Batu disebut sebagai wilayah hutan adat dan lahan gambut yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun.
Berdasarkan keterangan warga di lokasi, aktivitas alat berat itu diduga berkaitan dengan kepentingan seorang pengusaha. Namun, hingga berita ini diterbitkan, identitas pemilik ekskavator maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut masih perlu dikonfirmasi
Bagi warga, kawasan Sungai Batu bukan sekadar lahan kosong. Di sana masyarakat menanam dan memelihara tanaman pantung dan jelutung, yang diharapkan menjadi sumber penghidupan di masa mendatang.
Warga juga mengaku memiliki rencana pemulihan kawasan pascakebakaran hutan melalui penanaman kembali atau reboisasi dengan pohon pantung dan jelutung, agar kawasan gambut tersebut kembali produktif sekaligus terjaga kelestariannya.
Keberadaan ekskavator justru memunculkan persoalan baru. Warga mempertanyakan dasar aktivitas alat berat tersebut, termasuk legalitas penguasaan lahan serta izin kegiatan apabila memang terdapat aktivitas pembukaan atau pengolahan kawasan.
Persoalan di Sungai Batu tidak hanya menyangkut klaim penguasaan lahan. Kejelasan status kawasan menjadi kunci, terutama apabila lokasi tersebut benar merupakan hutan adat atau masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi tertentu, termasuk kawasan gambut yang dilindungi.
Aktivitas pembukaan lahan di kawasan gambut memiliki aturan ketat. Tanpa izin dan dokumen yang sah, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan hukum.
Karena itu, Pemerintah Desa Kubu, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait diharapkan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan, memastikan status kawasan, dan memfasilitasi mediasi antara para pihak agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghimpun keterangan tambahan dari warga dan pihak-pihak terkait.Belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Kubu maupun pihak yang disebut bertanggung jawab atas aktivitas ekskavator tersebut.
Konfirmasi juga masih diperlukan dari instansi kehutanan, instansi lingkungan hidup, dan pihak berwenang lainnya guna memastikan status kawasan, legalitas kegiatan alat berat, serta duduk perkara klaim lahan di Sungai Batu.
[ JUMA ]
