Cianjur | Buser Indonesia -Masyarakat Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur mengeluhkan kondisi jalan dilingkungan nya. Maka tak pelak, Pemdes Sukakerta pun menjadi sasaran kritikan warga masyarakat.
Seperti yang diungkapkan, salah seorang tokoh pemuda, Wahyu Alias Marjuk warga Kp. Gelartanghi RT/RW :02/05 Desa Sukakerta, menurut nya kondisi jalan di Kp. Gelartanghi-Jatiwangi sangat memperihatinkan.
“Heran memang, semenjak ada program Dana Desa (DD) di Desa Sukakerta sampai saat ini pihak pemerintahan desa seolah menutup mata tidak memperdulikan pembangunan infrastruktur di wilyahnya”,
“Masa sudah tahun 2021 begini jalan lingkungan di Kampung Gelartanghi masih kubangan, emang yang mau melewati jalan itu kerbau”, Imbuh nya menggerutu
Tokoh pemuda yang akrab disapa Ajuk ini meminta kepada Pemdes Sukakerta agar berlaku transparan dalam setiap mengambil kebijakan dan pengelolaan dana desa, menurut nya dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat harus dilibatkan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan.
“Kami atas nama warga, sangat mengharapkan transparansi dari pihak pemerintahan desa dan pembangunan jangan sampai ada kesan dianaktirikan,” Ungkapnya
Senada dengan Ajuk, warga Kp. Sukawening RT/RW :03/06, Hidayat mengungkapkan bahwa kondisi jalan dilingkungan nya masih jelek dan acak-acakan.
“Coba lihat kondisi jalan, dari mulai Gelartanghi, Jatiwangi, Sukawening, Rawabulan sampai Cidadap kondisi nya acak-acakan, jangankan untuk roda empat, sepeda motor pun engga nyaman kalau melintasi jalan tersebut”.
“Karena ini jalan lingkungan, jalan desa, maka saya berharap sekaligus meminta kepada Pemerintah Desa Sukakerta yang dibawah kepemimpinan Ibu Ima Rismayati agar segera membangun jalan tersebut”, Sambungnya penuh harap
Masih menurut, Hidayat, Pemdes Sukakerta harus mengedepankan keterbukaan terhadap masyarakat, baik dalam penggunaan anggaran maupun dalam merencanakan program pembangunan.
“Dalam perencanaan pembangunan termasuk penggunaan anggaran, pihak desa harus terbuka dan mengikut sertakan masyarakat, selain untuk mengefektipkan penggunan dana, juga keluhan-keluhan masyarakat dapat diakomodir”
“Kalau tidak salah dalam perencanaan itu kan ada istilah Musdus dan Musdes, sementara selama ini saya belum pernah mendengar acara itu dilaksanakan. Akhirnya masyarakat tidak tahu, rencana nya apa, anggaran nya berapa. Padahal masyarakat punya hak mengetahui dan mengawasi”, Pungkasnya (6/1/2020) kepada Buser Indonesia diamini warga yang lain.
( Muklis )
