Majalengka – 20 juni- 2020 – BI
Kepala Desa Beusi, Uus Usman di dampingi Bhabin Polsek Ligung mendatangi di balai kampong. Warga mendesak transparasi bantuan dari pemerintah atas pandemi Covid-19. Warga meminta kejelasan data-data warga yang mendapat bantuan pemerintah tersebut. Warga menilai bantuan tersebut disalurkan tidak tepat sasaran.
Sangatlah dilematis ketika Pemerintahan Pusat, Provinsi serta Kabupaten bahu membahu dalam status siaga dalam gugus penangan percepatan protokoler antisipasi pencegahan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus. Bagi masyarakat yang terdampak Virus Covid-19 dari segi ekonomi maka pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah bersinergi guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan segala bentuk bantuan berupa uang tunai maupun bantuan pangan berupa sembako.
Pemerintah menginstruksikan kepada Pemerintahan Daerah untuk melakukan Lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap.
Melihat tingkat kewaspadaan dan tingkat penyebaran virus ini maka seusai aturan PSBB secara bertahap diberlakukan maka membuat beberapa perekonomian mati suri sehingga membuat pemerintah beserta dinas serta jajaran terkait melaksanakan kewenangan dan fungsi masing-masing sesuai tupoksi juklak juknis sehingga masyarakat yang terdampak ekonomi terhadap aturan ini serta menerpkan sanksi terhadap semua unsur serta lapisan masyarakat yang melanggar.
Pemerintah mengeluarkan bantuan bagi mereka yang perekonomiannya sanagat berdampak, namun sungguh sangat ironis manakala semua bantuan yang dikeluarkan yang pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dimanfaatkan oleh sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Pedesaan sebagai ajang korupsi, kolusi dan nepotisme dimana hasil dari pendataan tingkat RT lalu diseleksi setingkat RW dan langsung diserahkan ke pucuk pimpinan desa yakni Kades, staf dan jajaran pemdesnya berakhir menuai keresahan warga desa.
Hasil penelusuran sebelumnya oleh tim liputan media BI – sesi ke 1 (satu ) yakni warga Desa Beusi sontak terkejut dengan adanya temuan kutipan para RT/RW- kepada warga calon penerima bantuan BLT – DD Covid 19 yang jumlah kuota calon penerima nya 186 kk. Sesi ke 2 ( dua ) – Warga Blok Kamis, Jum’at, Sabtu meminta audensi kepada pihak pemdes yang di wakili orator pembicara Agus Bagus dalam pelaksanaan audensinya oleh sebab akibat mossi warga cenderung diduga pihak pemdes tidak affairs – dalam juklak juknis pendataan kepada warga di sinyalir tumpang tindih nya bantuan dan diduga para RT/RW mendapat bantuan dana dari Kemendes (BLT)-DD, mossi cemburu sosial warga. Sesi ke 3 ( tiga ) – media BI Menemui hal serupa, dengan kedatangan Kades Beusi Uus Usman beserta staf di dampingi Bhabin polsek Ligung di sambut dengan hiruk pikuk celoteh warga dimana satu sama lainnya melontarkan isi hati mereka .
Namun sangat disayangkan pertemuan tersebut menghasilkan hasil yang kurang baik karena di sikapi tidak dalam prosedur audensi yang awalnya tertata menjadi tidak tertata dikarenakan sebagian warna terbawa arus kekecewaan bahkan tampak ketidakpuasan warga atas hasil audensi tersebut.
Warga yang tergolong dalam Dusun Entuk menilai bahwa semua bantuan yang disalurkan di dusun mereka diduga tebang pilih dan tidak ada adanya transparansi ke warga setempat.
Dalam waktu yang sama selepas audensi ,Kades Desa Beusi Uus Usman selesai acara temu dengan warga beranjak pulang meninggalkan balai dusun.
- Beberapa tokoh masyarakat dari Dusun Entuk meminta kepada Kepala Dusun untuk segera data penerima bantuan yang dari pintu ke pintu secara keseluruhan. Data penerima yan g dikumpulkan oleh Kepala Dusun Entuk khususnya dan warga penerima Desa Beusi secara umumnya untuk ditempel di Balai Dusun guna masyarakat mengetahui siapa saja penerima bantuan sehingga terjadi transparasi dalam pengelolaan bantuan pemerintah dalam pendemi ini.
(Dasuki Krisna – BI )
