Daerah  

Klarifikasi Proyek Dua Gedung di Belakang Sport Center Kobar Tak Kunjung Dijawab, PUPR Disorot

PANGKALAN BUN || buserindonews.com – Sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang belum memberikan jawaban resmi atas permohonan konfirmasi awak media terkait pembangunan dua unit gedung baru di belakang kawasan Sport Center Pangeran Ratu Alamsyah dan Stadion Sukma Negara menjadi sorotan.

Surat konfirmasi dan permohonan klarifikasi tertulis itu telah disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Kobar melalui Kepala Bidang Cipta Karya pada *2 November 2026*. Namun hingga berita ini diterbitkan, awak media menyatakan belum menerima tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.

Permohonan klarifikasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan dua unit gedung baru Tahun Anggaran 2026 yang berlokasi di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan pemantauan lapangan dan dokumentasi visual yang dilampirkan dalam surat konfirmasi, terdapat sejumlah kondisi fisik bangunan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan teknis.

Pertama, soal finishing dinding.Pada bagian depan kedua gedung terlihat telah dilakukan plesteran, acian, dan pengecatan berwarna kuning. Sementara bagian samping dan belakang masih terlihat berupa susunan bata yang belum mendapatkan penyelesaian serupa.

Kedua, soal dugaan keretakan.Pada dinding belakang bangunan ditemukan bekas penambalan semen memanjang ke arah samping yang diduga berkaitan dengan keretakan dinding.

Ketiga, soal drainase.Dalam dokumentasi yang dilampirkan, terdapat perbedaan kondisi saluran pembuangan air hujan pada kedua bangunan. Pada salah satu gedung terlihat adanya sambungan pipa menuju saluran bawah tanah, sedangkan pada gedung lainnya pipa pembuangan tampak menggantung pada dinding tanpa terlihat adanya sambungan lanjutan menuju saluran bawah tanah.

Kondisi tersebut menjadi dasar awak media meminta penjelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen kontrak proyek.

Tidak hanya persoalan fisik bangunan, awak media juga meminta transparansi mengenai informasi paket pekerjaan, perusahaan kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, nilai kontrak, sumber anggaran, hingga jangka waktu pelaksanaan.

Permintaan salinan dokumen kontrak, RAB, dan gambar kerja juga disampaikan sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan fasilitas milik pemerintah yang menggunakan anggaran negara tentu harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Karena itu, pertanyaan mengenai spesifikasi konstruksi, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan patut memperoleh penjelasan dari instansi yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Cipta Karya, maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait proyek tersebut.

Redaksi menegaskan, pemberitaan ini bukan merupakan penilaian bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Klarifikasi dari pihak PUPR diperlukan agar setiap temuan lapangan dapat dijelaskan berdasarkan data teknis dan dokumen resmi.

Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dinas PUPR Kobar maupun pihak pelaksana proyek demi memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, objektif, dan sesuai kaidah jurnalistik.

(Juma)

 

Tinggalkan Balasan