Mayoritas Masyarakat Purwakarta Ingin Adanya Pembaharuan Menuju Pemerintahan Desa Yang Berkeadilan

  • Bagikan

Purwakarta || buserindonews.com – Setelah selesai pelaksanaan Pilkades serentak dikabupaten Purwakarta untuk masa jabatan periode tahun 2021-2027, yang berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Namun masyarakat pada umumnya menginginkan adanya pembaharuan serta perubahan kearah yang lebih baik dan berkeadilan, hal ini sejalan dengan yang diamanahkan oleh undang undang.

Dilain sisi masih ditemukan adanya ketidakadilan dari sisi sektor pembangunan yang tidak merata dan hanya wilayah tertentu saja yang menjadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik sarana dan prasarana, serta bantuan langsung pada warga yang diduga tidak merata.

Pembangunan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara yang ada di wilayah masing masing dalam menjabat disuatu lembaga, organisasi ataupun menjadi aparatur pemerintahan dengan mekanisme yang benar. Tetapi masyarakat pada umumnya menggingingkan salah satunya aturan regulasi yang jelas terkait adanya ASN aktif baik sebagai tenaga pungsional maupun struktural merangkap jabatan sebagai anggota BPD.

EN (52 ), warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Kamis (21/10), saat di comfirmasi menuturkan, saat ini banyak PNS menjadi anggota BPD di Purwakarta. Jangan sampai tumpang tindih antara Perda dengan Perbub ataupun PP bila tidak sejalan, terkait pemilihan anggota BPD, dan aturan PNS tidak boleh rangkap jabatan. Secara otomatis kondisi itu akan menimbulkan kegaduhan publik.

“Di Desa saya ada PNS jadi anggota BPD ada pula yang menjadi Ketua BPD dan masih aktif di Inseitusinya sebagai tenaga fungsional maupun tenaga struktural. Kalau landasan pemilihan anggota BPD dianggap tumpang tindih dan PNS tidak boleh rangkap jabatan, artinya itu dipertanyakan, kenapa banyak PNS anggota BPD, dan juga adanya keinginan kembali pemilihan, kalau masa jabatannya sudah habis, apalagi untuk tingkat Ketua RT dan RW harus ada pemilihan secara demokratis, yang belum dipilih secara langsung oleh wargannya, adapun untuk masa jabatan RT atau RW bisa mengikuti lamanya jabatan Kades, itupun kalau memang belum ada regulasi payung hukumnya” ucapnya.

Poto Gedung Desa Cibogogirang Red BI

Warga pada umumnya mengaku selama ini masyarakat tidak tahu secara pasti, mengenai aturan main, Perda dan Perbub ataupun PP terkait pemilihan anggota BPD secara spesifik. Namun mereka menyakini, jika kasus PNS/ASN aktif merangkap jabatan itu di larang, kalaupun dibolehkan hal ini tidak relevan, sebagaimna yang sudah tertuang dalam PP.NO.29 Tahun 1997 dan di rubah menjadi PP.NO.47 Tahun 2005 serta di kuatkan dan di tegaskan dengan Peraturan Kepala ( PERKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) NO.39 Tahun 2007 dan selanjutnya terbit PP.NO.100 Tahun 2000 yang intinya peraturan tersebut melarang PNS (ASN) Guru yang di beri tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, adalah Pegawai fungsional karena yang bersangkutan sudah diberi Gaji dan tunjangan sertifikasi guru, jadi intinya dilarang merangkap Jabatan jadi Ketua atau Anggota BPD, dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari ADD ( Anggaran Dana Desa ) Jika hal ini di lakukan tentunya ada indikasi Gratifikasi tindak pidana korupsi dan melanggar peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai, Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS. Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai Ketua atau Anggota BPD, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.
Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980.

Mengingat masih banyak warga khususnnya para tokoh masyarakat, para pemuda yang potensial yang ikut andil dalam bagian ini, sebaiknya ASN aktif tidak ikut andil dalam hal ini kecuali mengundurkan diri sebagai ASN nya, dikhawatirkan akan menggangu kinerjanya sebagai seorang PNS aktif, apalagi ada larangan penggajian pegawai dari sumber dana yang sama dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Disisi yang lain sebenarnya tidak ada larangan bagi ASN untuk mencalonkan diri. Namun harus mengikuti mekanisme aturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ujang Effendi, kamis, (21/10) salah satu Perangkat Desa Cibogogirang Plered Purwakarta “Tidak ada larangan, hanya saja harus melengkapi dokumen pendaftaran yang sudah ditentukan dan berdasarkan aturan yang ada,” tuturnya.

Salah satu bagian tupoksi BPD adalah menampung aspirasi dari masyarakat tapi pada kenyataannya banyak pula masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada RT dan RW, jadi seolah tidak tau tupoksi BPD. Adapun untuk pembaharuan Aparatur Pemerintahan Desa hendaknya melihat keinginan mayoritas warga, karena mungkin sebagian dari aparat itu tidak sejalan dengan keinginan warga pada umumnya, hal ini bisa dikarenakan tidak ada propesional, proporsional dalam kenerja dan hal hal lainnya.

Sementara Suryana, SH Kades Cibogogirang terpilih periode tahun 2021-2027, saat kami tanyakan, kamis (21/10) via seluler terkait Proker dan pembaharuan aparatur pemerintah Desa Cibogogirang, beliau menyampulkan secara garis besarnya saja. ” Selaku Kades saya akan menjalankan proker sebagaimana yang saya sudah buat sebelumnya dan saya sudah menyampaikannya/sosialisasikan pada saat kampanye baik secara jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, salah satu bagiannya menggamankan aset desa untuk kesejahteraan aparat dan rakyat dan pemerataan pembangunan dalam segala sektor, termasuk pengadaan tanah makam, adapun untuk pembahasaan pembaharuan aparat desa akan mengacu pada UU Desa No.6 Tahun 2014″ Imbuhnya (Saepul B.S.Ag/Dedi H)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Buser Indonesia