Oknum Kepala Sekolah SMAN 1 Cilaku Diduga Lakukan  Pungli

  • Bagikan

Cianjur || Buserindonews- Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan tahun ajaran baru, dunia pendidikan tidak pernah sepi dari pungutan liar , ada saja oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mengeruk keuntungan

Seperti yang terjadi di sekolah menengah atas negri (SMAN) 1 Cilaku Kabupaten Cianjur, diduga melakukan pungutan liar (PUNGLI)

kabar ini di hembuskan oleh salah satu orang tua wali murid yang enggan di sebutkan namanya, ia menjelaskan , Pungutan tersebut dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan komite sekolah SMAN 1 Cilaku Kabupaten Cianjur, adapun nilai pungutan tersebut berpareatif dari nilai 2.600.000′-sampai ada yang mencapai 4.000.000′- , bahkan jika tidak bisa membayar nilai dari salah satu jumlah tersebut dan uang bulanan senilai 55.000 Rupiah siswa pun tidak bisa ikut ujian ahir semester (UAS), karena sulitnya mencari ekonomi di masa pandemi covid 19 hal ini menjadi beban dan keberatan bagi kami “ungkapnya orang tua murid

Ketika di konfirmasi awak media kepala sekolah di kantornya Agustia,Mpd mengatakan sumbangan tersebut untuk kebutuhan sekolah karena masih banyak kekurangan dari sekolah, dan untuk kata-kata orang tua wali murid yang tidak bisa memenuhi pembayaran tidak bisa ikut ujian semester, ia itu kesalahan saya dan pihak komite sekolah”ujarnya

Sementara itu kepala bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Deden saeful hidayat, menegaskan pihak sekolah di larang melakukan pungutan sepeserpun kepada orang tua wali murid dengan dalih sumbangan atau uang pembangunan dan alasan apapun itu tidak boleh melakukan pungutan, karena sekolah ini gratis udah di biayai oleh pemerintah, jika memang ada yang melakukan pungutan seperti itu agar segara untuk melaporkanya “Tegasnya

Padahal jika melihat aturan dan ketentuan pasal, penyelenggaraan pendidikan dilarang untuk melakukan pungutan terhadap orang tua wali murid. Dalam ketentuan pasal 9 permendikbud Nomor 44 tahun 2012 “Satuan pendidikan dasar yang di selenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan, Selain itu Komite Sekolah juga dilarang melakukan pungutan kepada wali murid. Pasal 12 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 “Bahwa Komite sekolah, baik secara perseorangan maupun Kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua wali murid

Menanggapi hal tersebut LSM LPI TIPIKOR, Mastur, menegaskan dengan adanya pungutan di sekolah dengan alasan untuk pembangunan atau sumbangan ahir tahun dengan nilai yang sangat fantastis mencapai jutaan rupiah itu sudah jelas menyalahi aturan dan tidak boleh, karena sekolah yang di biayai oleh pemerintah dari dana APBN atau APBD itu gratis tidak boleh ada pungutan

Maka dari itu kepada Dinas Pendidikan agar segera memanggil dan menegurnya dan kepada penegak hukum untuk segera memprosesnya karena atas tindakan oknum kepala sekolah tersebut melanggar pasal 432 KUHP, menyalah gunakan jabatannya, apalagi Sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), Begitu pula jika di kaitkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi oknum kepala sekolah tersebut terancam pidana hukuman paling singkat Empat Tahun dan denda Satu Miliyar Rupiah”Tegasnya
(Iman / Mastur)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Buser Indonesia