Publik Minta Kejari Purwakarta Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Dana APBD Purwakarta Untuk GPTV

  • Bagikan

Purwakarta || buseridonews.com -Terkait adanya dugaan pemakaian dana sebesar Rp 1,9 Miliar di Galuh Pakuan TV yang tidak jelas.

Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 2020, ada temuan pemakaian dana APBD sebesar Rp 1,9 miliar untuk GPTV, yang oleh BPK dinilai tidak jelas pemakaiannya.
Terkait dengan GPTV, Lalam menjabat sebagai Dewan Pengawas. Kemarin hasil dari pantauan dan informasi yang kami red dapatkan, Lalam diperiksa sejak pukul 09.00 sampai 14.00. Dengan menggunakan kaos hitam dan celana jeans warna biru, Lalam usai diperiksa bergegas meninggalkan kantor Kejari. Beberapa Reporter awak media mencoba minta comfirmasi keterangan, tapi sepertinya tidak begitu direspon.
Lalam dirinya merasa santai saja.
” Untuk kasus GPTV , saya sama sekali tidak merasa gerah apalagi tertekan.Toh aparat penegak hukum juga nanti akan dengan sendirinya mendapatkan data dan informasi yang detail dan jelas”, ujar Lalam.

Bahkan Lalam mempersilahkan rekan rekan media dan yang lainnya untuk mengawal proses hukum GPTV ini.
” silahkan rekan rekan media dan seluruh komponen masyarakat semua bisa menanyakan langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta. Nanti pantau terus sampai selesai jangan sampai berhenti di tengah jalan”. ungkap Lalam kepada beberapa awak media. Selasa 12 Oktober 2021.

Seperti yang sudah beredar di beberapa media, pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta telah mengundang banyak pihak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi untuk kepentingan penyelidikan kasus anggaran GPTV yang bersumber dari APBD.

Terkait Galuh Pakuan TV sebenarnya sudah lama menjadi sorotan publik. Sudah menjadi perbincangan di media sosial. Publik bisa menilai adanya kejanggalan dalam tata kelola GPTV.

Sejak Bupati Purwakarta masih dijabat oleh Dedi Mulyadi, GPTV mendapat alokasi dana yang sangat besar dari APBD. Meski diklaim sebagai TV Publik milik Pemkab Purwakarta.

Lembaga Yudikatif dalam hal BPK sudah mengaudit hasil pemeriksaannya. Pada 2020 ada dana sebesar Rp 1,9 miliar oleh GPTV, dinilai oleh BPK tidak jelas pemakaiannya.( Saepul/Biro PWK)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Buser Indonesia