Daerah  

Soal Interpelasi,DPRD Karawang Jangan Asal Asbun

 

KARAWANG,BI – Lebih kurang satu bulan yang lalu DPRD Kabupaten Karawang akan melakukan interpelasi anggaran dana covid-19, namun kenyataanya hingga kini interpelasi itu tak kunjung dilaksanakan sehingga membuat sejumlah masyarakat bertanya tanya dan ada juga yang berkomentar DPRD Karawang jangan omong doang (omdo) dalam berbicara.

kritikan pedas pun disampaikan oleh Asep Agustian, SH.,MH yang biasa disapa Asep Kuncir atau Askun salah satu praktisi hukum asal Karawang. menurutnya interpelasi anggaran covid-19 yang pernah diwacanakan dan digaung gaungkan melalui media ternyata hingga kini interpelasi itu belum juga dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Karawang.

“saya minta kepada para dewan DPRD Kabupaten Karawang ataupun wakil rakyat di kabupaten Karawang ini jangan asal meledug kalau bicara, jangan asal omdo bicara itu tolong dipikirkan dulu ini adalah kepentingannya kepentingan masyarakat covid ini” kata Askun di ruangan kerjanya, Senin (13/07/20).

Lanjutnya, menurut Askun Kalaupun ada anggaran dana covid yang diduga diselewengkan tinggal serahkan ke penegak hukum karena bila ada penyelewengan dana tentunya merugikan uang negara

“anggaran benar atau tidak penggunaan penyelewengan itu, itu bagian aparatur penegak hukum. kalaupun ada kesalahan ya silahkan laporkan saja kan biar menjadi jelas” tuturnya.

Askun pun mempertanyakan nyali atau keberanian para wakil rakyat, apah berani memanggil penegak hukum yang ada di dalam satgas percepatan penanganan covid atau sebaliknya.

“nah pertanyaan saya berani gak Dewan itu memanggil untuk interpelasi bersama sama seluruh yang ada terlibat dalam gugus tugas itu dipanggil, sok duduk bersama sama biar menjadi jelas. jadi jangan sekedar tandatangan diposting tandatangan posting di medsos bukan seperti itu” ungkapnya.

Lanjut Askun “saya selaku rakyat ingin tahu kejelasan keberanian daripada Dewan ini yang konon katanya maksa interpelasi interpelasi buktikan dengan cara itu, silahkan karena disitu keterlibatannya banyak selain bupati ada kejari, ada Kapolres, ada Dandim dan ada unsur instrumen lainnya dan disana ada juga wakil bupati.”Tutupnya (MK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *