Wisata Bimtek Ke Lombok Diduga Sarat Pemborosan Rp.17 Juta/Desa, DD Mengalir Tanpa Transparansi
Aceh Timur || buserindonews.com – Sebuah program pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur Desa di Kabupaten Aceh Timur, tengah menjadi sorotan tajam. Bukan karena kebermanfaatannya, tapi karena anggaran yang membengkak dan lokasi pelatihan yang tidak biasa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Biayanya? Rp. 17 juta per Desa.
Dengan total ada 513 Desa, jika seluruhnya berpartisipasi, maka lebih dari Rp. 8,7 miliar dana publik akan digelontorkan. Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah Desa sudah menyetorkan dana tersebut, sementara lainnya tengah bersiap menyusul.
Namun, pertanyaannya: siapa yang menginisiasi ?, dan siapa yang diuntungkan ?.
Potong Dana Desa, belum ada musyawarah.
Menurut informasi dari beberapa perangkat gampong yang enggan disebut namanya, dana Bimtek dipotong langsung dari pagu Dana Desa (DD) tanpa musyawarah Desa yang transparan. Keputusan mengikuti pelatihan dianggap sepihak dan mengikat, tanpa memberi ruang bagi aparatur Gampong untuk menolak atau mempertanyakan.
> “Kami cuma terima informasi bahwa dananya harus disiapkan. Tidak ada ruang untuk menolak,” ujar seorang sekretaris desa dari wilayah Peureulak.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah pelatihan ini benar-benar untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, ataukah hanya modus terselubung untuk memanfaatkan Dana Desa?
Materi Gratis, Hotel Mewah Berbayar.
Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, Saiful Anwar, menyebut bahwa pelatihan ini lebih menyerupai “paket wisata” dengan bungkus pelatihan. Ia bahkan menyebut lokasi pelatihan yang dipilih, yakni hotel berbintang di Lombok, sebagai indikasi kuat bahwa orientasi program ini bukan pada edukasi, melainkan rekreasi.
> “Materi pelatihan bisa diakses gratis di internet. Tapi ini kita gelar di hotel mewah, terbang ke luar provinsi, dan dananya dari desa-desa miskin. Ini bukan pembinaan, ini pemborosan,” tegas Saiful.
Reaksi Publik: Antara Sindiran dan Keprihatinan
Masyarakat Aceh Timur menilai program ini tidak mendesak, tidak relevan, dan justru menjauh dari semangat pemberdayaan desa. Seorang tokoh masyarakat di Idi Rayeuk menanggapi sinis:
> “Kalau mau belajar, bisa di Idi. Tapi kalau mau healing, barulah ke Lombok,” sindirnya.
Seorang warga lainnya menyebut bahwa Rp17 juta jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk infrastruktur kecil, bantuan sosial, atau program ekonomi rakyat.
“Kami minta jalan, dikasih seminar. Kami butuh pemberdayaan, dikasih selfie di pantai,” keluh seorang pemuda dari Kecamatan Rantau Selamat.
Desakan Audit dan Dugaan Pola Berulang
Kasus ini diduga bukan kali pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan Bimtek serupa dengan skema luar daerah sudah berulang kali dilakukan, nyaris tanpa evaluasi. Pemerintah daerah, menurut aktivis antikorupsi, terkesan membiarkan pola ini berjalan diam-diam.
Desakan kini menguat agar Inspektorat, BPK, dan APH turun tangan. Audit menyeluruh dan pengungkapan aktor di balik pelaksanaan kegiatan dianggap penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran di masa depan.
“Kami melihat pola. Pelatihan model seperti ini terjadi terus, seolah sudah jadi bisnis tersendiri. Kalau dibiarkan, Dana Desa hanya jadi ATM jalan-jalan,” pungkas Saiful Anwar.
Menunggu Jawaban Pemerintah
Hingga laporan ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait tujuan pelatihan, lembaga pelaksana, dan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa. Permintaan wawancara kepada beberapa pejabat terkait juga belum dijawab.
Yang pasti, publik kini menanti: apakah ini bentuk peningkatan kapasitas, atau sekadar pelepasan tanggung jawab dengan label “Bimtek”?
(Sumber DPC LAKI Aceh Timur to Red BI) – SB.
