Prabumulih -watch relation of corruption pengawas aset negara republik indonesia unit kota prabumulih secara resmi menguji keseriusan fungsi pengawasan lembaga legislatif dengan melayangkan surat permohonan pengawasan dan telaah hukum kepada pimpinan serta komisi dewan perwakilan rakyat daerah kota prabumulih.
langkah kritis ini diambil untuk mendesak penggunaan kewenangan konstitusional dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia perwakilan provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2025
Ketua watch relation of corruption unit kota prabumulih pebrianto menyerahkan langsung dokumen kajian tersebut di gedung dewan perwakilan rakyat daerah kota prabumulih pada 11 november 2026.
Berdasarkan bedah dokumen pemantauan hingga 31 desember 2025 terungkap fakta bahwa masih terdapat 55 dari total 210 rekomendasi periode tahun 2021 hingga 2025 yang menunggak dan berstatus belum sesuai atau belum selesai,khusus untuk tahun anggaran 2025 tercatat 18 dari 51 rekomendasi masih menggantung dan menuntut kejelasan penyelesaian.
Selain tumpukan rekomendasi yang belum tuntas sorotan tajam juga diarahkan pada tiga catatan kekurangan penyetoran keuangan daerah dengan nilai akumulasi fantastis mencapai 1,987,547,834,41
angka tersebut mencakup belanja pemeliharaan sebesar 277.063.500.00(dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
belanja modal akibat kekurangan volume dan atau ketidaksesuaian kualitas pekerjaan sebesar 1.663.069.83620(.satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah koma dua puluh sen) serta denda keterlambatan penyelesaian sepuluh paket pekerjaan sebesar empat puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen(47.414.498.21)
Tidak berhenti di situ lembaga ini juga menyoroti mandeknya regulasi tarif air minum perusahaan daerah air minum tirta prabujaya serta ketiadaan jadwal penyelesaian utang belanja barang dan jasa pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah prabumulih yang berpotensi mengganggu tata kelola pelayanan publik.
Pebrianto menegaskan secara lugas bahwa pihak organisasi tidak pernah menyatakan atau menuduh bahwa seluruh nilai temuan tersebut belum dikembalikan oleh pihak terkait pada saat surat ini dilayangkan. pencantuman angka-angka tersebut murni merujuk pada data resmi dokumen laporan hasil pemeriksaan pada posisi pemantauan 31 desember 2025
Menurut pebrianto ketertutupan informasi dan minimnya pembaruan data dari pemerintah daerah justru memicu tanda tanya publik sehingga dewan perwakilan rakyat daerah wajib turun tangan menggunakan kewenangan pengawasannya. organisasi ini mendesak lembaga legislatif segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi teknis guna memverifikasi bukti setor serta membuka matriks perkembangan tindak lanjut secara terang benderang demi akuntabilitas keuangan daerah.
Redaksi dan lembaga pengawas terbuka lebar bagi pihak manapun termasuk pemerintah daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah inspektorat maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan tanggapan klarifikasi atau hak jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik yang berlaku
Red
