PRABUMULIH — Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Unit Kota Prabumulih mengambil langkah hukum tegas. WRC secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih terkait dugaan indikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penggunaan anggaran senilai total Rp9.852.350.000,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Laporan tersebut menyoroti dua mata anggaran bermasalah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, mengungkapkan bahwa pelaporan ini didasarkan pada temuan resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih TA 2025.
Berdasarkan kajian hukum dan bedah dokumen LHP BPK RI yang dilakukan oleh WRC, terdapat dua poin krusial yang dinilai menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan:
* Kesalahan Pos Penganggaran Pengadaan Lampu PJU (Rp2,56 Miliar): Terdapat pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) berupa pembelian barang persediaan (stok simpanan gudang) senilai Rp2.565.199.000,00 yang dianggarkan dan direalisasikan melalui pos Belanja Modal. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP Nomor 02 dan 05) serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengadaan barang untuk tujuan persediaan wajib dianggarkan melalui pos Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Modal,Pengalokasian ini dinilai berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban fisik.
* Pengerjaan Fisik Jalan dan Drainase di Atas Non-Aset Daerah: Adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk pengerjaan fisik jalan lokal dan drainase lingkungan/perumahan yang peruntukannya bukan merupakan aset tetap milik Pemkot Prabumulih dan tidak tercantum dalam SK Jalan Resmi Pemkot Prabumulih.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengalokasian APBD untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) hanya sah apabila telah diserahterimakan secara legal melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pemerintah daerah.
WRC menilai, pengeluaran anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan fisik di atas lahan non-aset tanpa alas hukum BAST memenuhi unsur pengeluaran tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Selain itu, tindakan tersebut diduga kuat beririsan dengan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelum melangkah ke ranah hukum, WRC telah mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi, Klarifikasi, dan Peninjauan Fisik (Stok Opname) Nomor 608/WRC-PBM/KL/X/SUMSEL/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 kepada Dinas Perkim. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Dinas Perkim belum memberikan tanggapan tertulis.
Melalui momentum ini, WRC mendesak jajaran Intelijen dan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga pihak penyedia atau kontraktor, serta melakukan cek fisik menyeluruh di lapangan.
Sejalan dengan prinsip jurnalisme yang berimbang, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta membuka ruang koreksi yang seluas-luasnya, WRC, wartawan, dan redaksi media membuka pintu seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Perkim Kota Prabumulih, Kepala Dinas PUPR Kota Prabumulih, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, bantahan, penjelasan resmi, atau klarifikasi atas temuan dan laporan tersebut, Tanggapan maupun hak jawab dapat disampaikan langsung melalui redaksi media penerbit rilis ini agar informasi yang diterima oleh masyarakat berimbang secara proporsional.
Red
