Buserindonews.Com ~ Prabumulih ~ Ketua Lembaga Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih Pebrianto , Meminta Pihak APH , menindaklanjuti ” Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Sumsel terhadap APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2023 dengan total temuan yang sangat fantastis, mencapai angka miliaran lebih,
Dalam hal ini Ketua Unit WRC PAN-RI Prabumulih Pebrianto, meminta Pihak Terkait di usut tuntas. dan jangan hilang dengan sendirinya, kami dari lembaga WRC PAN-RI akan terus mengawasi sampai tuntas,
“Kami berharap temuan BPK yang nilainya Mencapai miliaran lebih, jangan hanya dijadikan catatan perbaikan administrasi
Bahkan dalam kurun empat tahun terakhir, Pemkot yang populer dengan program Prabumulih Emas ini, juga diminta untuk dilirik aparat penegak hukum mengenai porsi anggarannya. Sebab selama ini masih banyak keluhan masyarakat dengan pencanangan program dan alokasi anggaran.
Demikian dengan sektor pendidikan dan kesehatan, lembaganya tetap berharap pemeriksaan dari penyidik kejaksaan yang merujuk pada temuan BPK.
“Jangan justru DPRD yang mendiamkan persoalan ini. DPRD sudah saatnya pro aktif. Bila perlu, agendakan sidang khusus untuk membahas temuan BPK,’’harap Pebrianto,
DPRD yang selama ini menggambar-gemborkan transparansi anggaran dan bahkan sempat membentuk komisi transparansi dan partisipasi (KTP) demi hal itu, kini saatnya konsekuen dengan fungsinya.
Citra DPRD sebagai representasi masyarakat kota Prabumulih harus tetap dijaga. Tidak lagi melihat semangat kepartaian tetapi lebih pada tugas lembaga yang dijalankan.
tidak ada lagi alasan untuk menunda lagi desakan proses hukum terhadap temuan BPK RI, Sumsel.
Sementara Itu Ketua Lembaga Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan H, Zainal Arifin Hulap,.S.Ip,. mengatakan, Pemkot dalam hal ini Walikota, selaku pihak yang menjalankan anggaran,
menurut H, Zainal Arifin, tetap bertanggung jawab dengan banyaknya item anggaran yang kewajarannya kurang diyakini. Termasuk risiko moral kepada masyarakat Prabumulih.
“Kami juga dari kalangan Lembaga Sebagai Kontrol Sosial, sangat menaruh harapan agar temuan BPK ini perlu dilirik komisi pemberantas korupsi, karena nilainya sudah melebihi satu miliar.
Tidak hanya dugaan korupsi di pemerintah pusat dan di daerah lain diusut, tapi di wilayah Sumsel, dan sekitarnya sudah saatnya diungkap,’’demikian Tegas H Zainal Arifin Hulap,.S.IP,
Sumber Kegiatan Lembaga Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan
Penulis Editor Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan
