BUSER INDONESIA || Jakarta- pimpinan organisasi Mahasiswa Jakarta yang berasal dari Sulawesi tenggara (SULTRA) menilai Kapolres Konawe Utara anti kritik.
Beberapa waktu yang lalu puluhan mahasiswa Asal SULTRA melakukan aksi unjuk rasa di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) menuntut untuk mencopot Kapolres Konawe Utara dari jabatannya.
Beberapa hari setelah Aksi unjuk rasa tersebut beredar video klaifikasi dan permohonan maaf oleh mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.
Asrawan Sumardin sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Raya yang juga merupakan mahasiswa asal Sultra, Dia sangat menyayangkan atas pernyataan dalam video tersebut, dia menilai bahwa mahasiswa yang berada dalam video tersebut sedang dalam tekanan sehingga pernyataan tersebut.
“Sangat di sayangkan beredar video permohon maaf beberapa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan mabes polri beberapa waktu yang lalu, setelah menemui dan melihat langsung dari respon dari mereka tampaknya mereka berada dalam tekanan. mereka masi berstatus mahahasiswa semester 2 dan 4 mendapatkan tekanan pasti takut”
Adanya aktifitas pertambangan ilegal di wilayah hukum konawe utara mikan hanya mitos belaka. Penambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), jual beli dokumen merupakan masalah yang umum di temui dalam kasus-kasus pertambangan ilegal di konawe utara.
Lebih lanjut dia mungkapkan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada aksi sebelumnya bukanlah merupakan sebuah kekeliruan tapi berdasarkan fakta di lapangan.
Untuk itu dia mengusulkan apa bisa tidak dapat menyelesaikan kasus penambang ilegal di konawe utara lebih baik mundur dari jabatannya.
“Tuntutan aksi di mabes polri beberapa hari yang lalu bukanlah sebuah kekeliruan, untuk itu apabila kapolres tidak dapat menyelesaikan masalah pertambangan ilegal di konawe utara lebih baik segera mundur dari jabatannya”.
*Red
